VIVAnews - Partai Golkar tetap berkukuh angka parliamentary threshold (ambang parlemen) dalam pada revisi Undang-Undang (UU) Pemilu sebesar 5 persen. Hal itu dimaksudkan untuk mengefektifkan sistem pemerintahan presidensial.
"Dalam rangka konsolidasi kita, sistem presidensial harus diperkuat, agar Presiden dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya," kata Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, seusai menerima kunjungan delegasi Partai Demokrat Timor Leste di kantor pusat Partai, Jakarta, Senin, 11 Juli 2011.
Menurut Ical --panggilan akrabnya--, dengan angka PT sebesar 5 persen, akan ada sebanyak-banyaknya 4-5 parpol atau fraksi di Parlemen. Maka, proses konsolidasi demokrasi diharapkan berjalan lebih efektif, DPR dan Pemerintah dapat fokus pada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Meski begitu, imbuh Ical, besarnya angka PT tidak berarti menghilangkan hasil perolehan suara dari parpol yang tidak mencapainya. Sebab, parpol yang tidak lolos ke Parlemen itu dapat bergabung ke parpol yang jumlah perolehan suaranya memenuhi ketentuan. Maka, calon legislator dari parpol yang tidak lolos itu tetap berhak atas kursi di DPR RI.
Ical mengingatkan bahwa jumlah parpol/ fraksi yang tidak terlampau banyak merupakan sebuah keniscayaan bagi Indonesia untuk masuk ke tahap konsolidasi demokrasi. "Sejak reformasi tahun 1998, kita sudah 13 tahun berdemokrasi. Sekarang bukan lagi transisi demokrasi, tapi sudah harus konsolidasi demokrasi," katanya.
Mengenai jumlah daerah pemilihan (dapil), menurut Ical, jumlah yang ada sekarang sudah cukup. Tetapi, jika memang diinginkan untuk ditambah/ diperluas, Partai Golkar tidak mempermasalahkannya. "Tetap (seperti jumlah yang ada sekarang) tidak menjadi masalah. Kalau pun diperbesar (ditambah/diperluas) juga tidak masalah," katanya.
Source
11th July 2011
Aburizal: Ambang 5% Perkuat Presidensial
