Wacana Kembali Memusatkan Guru Perlu Dikaji

Reporter

Jakarta - Politik daerah yang melibatkan guru jadi harus partisan menjadi salah satu pertimbangan.

Wacana pemusatan pengaturan guru menurut anggota Komisi X DPR RI, Rohmani, masih memerlukan banyak kajian. Menurutnya, penarikan guru ke pusat juga harus dilihat bagaimana pengaturan pendidikannya sendiri, apakah otonomi daerah atau sentralisasi.

"Jangan-jangan bukan hanya guru yang harus disentralisasi, tapi pendidikan kita juga harus disentralisasi. Atau jangan-jangan lebih mudah sentralisasi pendidikannya secara keseluruhan daripada sekadar gurunya saja," kata Rohmani kepada Jurnalparlemen.com, Senin (4/7).

Pola pendidikan yang tidak jelas antara pusat dan daerah juga terlihat dari tidak samanya pola pendidikan versi Kemdiknas dan versi Kemenag. Selain Kemdiknas, Kemenag merupakan kementerian lain yang juga mengatur pendidikan. Kemenag hingga kini masih memusatkan pendidikan dan gurunya, sedangkan Kemdiknas sudah melepaskan pendidikan dan guru pada otonomi daerah.

Selain itu, politik daerah menjadi salah satu pertimbangkan memusatkan guru. Maka diperlukan juga kajian disini, apakah dengan memusatkan guru akan menyelesaikan masalah. "Apa iya kita pusat tidak terkooptasi politik juga? Itu yang tadi saya katakan tetap harus dikaji. Jangan-jangan di pusat sama saja, hanya berganti pemeran, politik pusat yang mengendalikan itu. Ini yang harus dikaji, tidak serta merta," tutur anggota dewan dari Fraksi PKS ini.

Diakui Rohmani, memang persoalan yang membelit guru dengan otonomi daerah memang tidak sedikit. Mulai dari banyak guru yang terpaksa terlibat politik daerah, dipindahkan atau dimutasi semena-mena, tanggung jawab untuk pelatihan guru di daerah yang tidak jelas, distribusi guru yang terbatas dengan pengkotakan daerah, dan lain-lain.

Meski demikian, kata Rohmani, dengan semangat otonomi daerah, secara pribadi lebih memilih pemberlakuan otonomi daerah untuk pendidikan dan guru. Apalagi jika dilihat dari sisi sangat beragamnya Indoonesia. Indonesia memiliki kekayaan, budaya, dan lainnya yang beragam. Dengan mengoptimalkan otonomi daerah, maka hal-hal seperti itu akan bisa terakomodasi.

"Sulit juga kalau segala-galanya di pusat. Dengan otonomi daerah kita berharap bisa membangun dan menyelesaikan sejumlah persoalan. Di pendidikan kita berharap akan banyak sekolah yang bercirikan daerah. Sehingga dapat mengangkat potensi dan kekayaan daerahnya," kata Rohmani.

Dengan begitu, ujar Rohmani, bisa muncul sekolah yang spesifik dengan daerahnya, sesuai karakternya yang mengakomodir budaya daerahnya. Mengangkat budaya daerahnya, hingga memberdayakan potensi daerahnya menjadi sesuatu yang mensejahterakan daerah. Di sisi lain, guru-guru juga dari daerah sendiri sehingga bisa lebih memiliki perhatian terhadap daerahnya dan memahami daerahnya.

"Saya secara pribadi lebih suka dengan otonomi daerah. Tapi dengan situasi politik sekarang ini menjadi soal tersendiri, bagaimana caranya agar guru tidak terkooptasi dengan politik daerah," ujar Rohmani.

sumber

Terkait: