Pemberhentian Irman Gusman dan Capaian Pengampunan Pajak, Ini Berita KemariN

**Gusnan**

Yoga Sukmana Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi (kiri) dan Tommy Soeharto di Kanwil Wajib Pajak Besar, Jakarta, Kamis (15/9/2016)

1. Dana "Tax Amnesty" yang Sudah Dilaporkan Dekati Rp 1.000 Triliun

Realisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty terus melonjak pada awal pekan ketiga September.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan yang dikutip Kompas.com, Senin (19/9/2016) pukul 18.00 WIB, dana yang sudah dilaporkan mencapai Rp 995 triliun.

Dana tersebut ditopang dana deklarasi mencapai Rp 940 triliun yang terdiri dari deklarasi dalam negeri mencapai Rp 694 triliun dan luar negeri Rp 246 triliun.

Adapun dana yang ditarik ke Indonesia atau repatriasi sebesar Rp 54,9 triliun. Sementara uang tebusan Rp 23,5 triliun dari 87.896 surat pernyataan harta.

Secara nilai, realisasi tax amnesty pekan ketiga September memang masih jauh dari target semula, yakni dana deklarasi Rp 4.000 triliun, dana repatriasi Rp 1.000 triliun, dan uang tebusan Rp 165 triliun.

Namun, dibandingkan awal pekan lalu, harta yang dilaporkan baru Rp 405 triliun. Artinya, dalam sepekan harta yang dilaporkan bertambah Rp 590 triliun.

Pekan lalu dana yang dideklarasikan Rp 386,6 triliun, dana repatriasi Rp 19 triliun, dan uang tebusan Rp 9,3 triliun.

Peningkatan realisasi tax amnesty awal pekan ketiga tidak terlepas dari mulai banyaknya para wajib pajak besar mengikuti program tersebut.

Baca selengkapnya di sini.
Catatan: Selasa pagi ini, dana pengampunan pajak yang dilaporkan sudah melebihi Rp 1 triliun atau tepatnya Rp 1,013 triliun.

2. Badan Kehormatan DPD Resmi Berhentikan Irman Gusman dari Jabatan Ketua DPD

TRIBUNNEWS/HERUDIN Irman Gusman saat keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (17/9/2016) malam setelah ditetapkan sebagai tersangka suap impor gula.
Rapat pleno Badan Kehormatan (DPD) yang dipimpin Ketua BK DPD AM Fatwa resmi memberhentikan Irman Gusman dari jabatan Ketua DPD.

Putusan itu dikeluarkan setelah mendengar pandangan dua ahli hukum tata negara, yakni Refly Harun dan Zain Badjeber, serta Sekretaris Jenderal DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto.

"Setelah melakukan proses dengar pendapat dengan ahli hukum tata negara dan Sekretaris Jenderal DPD, Saudara Irman Gusman diberhentikan dari jabatan Ketua DPD," ujar Fatwa, di Ruang Rapat Pleno BK DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2016).

Fatwa mengatakan, tugas BK hanya sampai memberhentikan Irman dari statusnya sebagai Ketua DPD.

Sementara itu, untuk statusnya sebagai anggota DPD sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, masih harus menunggu putusan hukum tetap.

Simak berita selengkapnya di sini. Bagi Anda yang membaca berita ini di desktop, bisa menelusuri semua arsip pemberitaan Irman Gusman di sini.

3. Diponegoro Tampar Patih Yogya dan Korupsi Pejabat Kita

Pangeran Diponegoro memukul Danurejo IV (menjabat 1813-1847) dengan selop kanan yang dikenakannya lantaran pertengkaran tentang penyewaan tanah kerajaan di Rojowinangun kepada orang Eropa. Dalam praktik itu ditemui adanya korupsi. Foto diambil dari buku "Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro yang ditulis Peter Carey.
Untuk kasus korupsi, reformasi yang diteriakkan di jalan-jalan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya di awal tahun 1998 hanyalah jeda.

Karena jeda, setelah teriakan reformasi mereda, perilaku koruptif kita pelan-pelan muncul kembali dan kini terang-terangan memunculkan wajahnya.

Jika kita malu mengakui atau berusaha menolak fakta ini, mari kita tengok apa yang dipertontonkan para pejabat negeri ini.

Para pejabat seperti yang tidak pernah jeri melihat upaya keras yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjaga nyala harapan akan membaiknya negeri ini.

Sebagai lembaga yang lahir sebagai tuntutan reformasi, KPK (2004) hadir sebagai lembaga yang paling banyak meringkus pejabat-pejabat yang muncul karena reformasi. Sebuah ironi yang pahit untuk kita akui.

Tidak heran jika Ketua KPK Agus Rahardjo mengawali jumpa pers operasi tangkap tangan penyidik KPK atas Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman dengan kalimat "Dengan penuh keprihatinan...."

Simak tulisan khas dari salah satu kolumnis kami di sini.

4. Terlibat Narkoba, Putri Bangsawan Inggris Tewas Ditembak di Filipina

NOEL CELIS / AFP Warga Manila menggotong seorang tersangka pengedar narkoba yang tewas ditembak. Sejak Presiden Rodrigo Duterte berkuasa akhir Juni lalu, lebih dari 3.000 orang tewas dalam perang melawan narkoba.
Putri seorang bangsawan Inggris tewas ditembak orang tak dikenal di Filipina di tengah perang melawan narkoba yang dikobarkan Presiden Rodrigo Duterte.

Maria Aurora Moynihan (45) tewas ditembak orang tak dikenal di tepian jalan Manila pada 10 September lalu. Demikian disampaikan aparat keamanan Filipina.

Setelah menembak mati Maria, sang penyerang kemudian meletakkan selembar kertas karton bertuliskan "pengedar" di atas tubuh perempuan itu.

Maria masih dalam masa pembebasan bersyarat dalam kasus kepemilikan obat-obatan terlarang. Dia tertangkap dalam penggerebekan polisi di Manila pada Februari 2013.

"Saksi mata mengatakan, mereka mendengar suara tembakan beberapa kali dan melilhat sebuah kendaraan meninggalkan tempat itu. Mereka tak melihat nomor pelat mobil itu," kata Kepala Kepolisian Manila Inspektur Tito Jay Cuden, Senin (19/9/2016).

Simak berita selengkapnya di sini.

5. Taufik Berkali-kali Telepon, SMS, dan Temui Heru untuk Bujuk Ahok soal Kontribusi Tambahan

TRIBUNNEWS / HERUDIN Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, keluar dari gedung KPK, Jakarta, usai diperiksa penyidik, Senin (11/4/2016).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku beberapa kali diajak berbicara soal kontribusi tambahan 15 persen oleh Ketua Balegda DPRD DKI Mohamad Taufik. Padahal, Heru berada di BPKAD yang tidak memiliki kaitan dengan pembahasan raperda reklamasi.

"Saya sampaikan kepada Pak Taufik bahwa saya enggak pernah ikut secara detail masalah itu," ujar Heru di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (19/9/2016).

Heru menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap terkait penyusunan Raperda reklamasi dengan terdakwa mantan anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi. Heru menjelaskan kepada Hakim bahwa Taufik juga pernah mengirimkan SMS mengenai hal yang sama.

Dia juga pernah bertemu satu kali di Hotel Grand Hyatt. Saat itu Heru bertemu dengan Taufik dan Sanusi.

"Dia bicara soal kontribusi tambahan 15 persen harus ada dasar hukumnya. Saya bilang, 'Oh ya oh ya' saja. Pak Taufik bilang tolong sampaikan ke Pak Gubernur, itu kontribusi tambahan bagaimana. Saya bilang siap Pak Taufik saya coba," kata Heru.

Namun, Heru merasa masalah itu bukanlah tupoksinya. Dia juga merasa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah lebih tahu masalah itu dan menjelaskannya kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Terkait:

Menu