AS-Rusia Bersatu, PBB Sahkan Resolusi Anti IS

**Gusnan**

Ilustrasi kerjasama Amerika Serikat dan Rusia di PBB. (CNN)

New York - Para menteri keuangan dari negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB seluruhnya mendukung resolusi yang bertujuan memberi sanksi kepada kelompok militan Islamic State (IS) dan memotong jalur pendapatan keuangan kelompok itu, Kamis (17/12) waktu setempat.
Menteri Keuangan Amerika Serikat Jacob Lew memimpin pertemuan para menkeu Dewan Keamanan yang baru pertama kali terjadi itu, dan menggalang dukungan diplomatik untuk mengakhiri perang di Suriah, di mana para pejuang IS berhasil merebut wilayah cukup luas dan bahkan telah membentuk ibo kota sendiri secara de facto.
Draft resolusi itu dibuat bersama oleh AS dan Rusia, sekutu dekat Suriah, dan akan memperluas resolusi yang ada sebelumnya yaitu daftar hitam jaringan kelompok Al-Qaeda diubah dengan nama baru "Daftar Sanksi ISIL (Daesh) dan Al-Qaeda", sebagai indikasi bahwa PBB mulai fokus pada para ekstremis IS.
Resolusi ini mendesak negara-negara anggota PBB untuk "bertindak nyata dan serius memotong aliran dana dan aset-aset finansial serta sumber daya ekonomi" IS lainnya termasuk minyak dan barang-barang antik, dan lebih aktif menambah nama ke dalam daftar sanksi.
Negara-negara anggota diminta membuat undang-undang yang menjamin bahwa segala tindakan pendanaan IS atau bergabung sebagai pejuang IS merupakan pidana berat.
"Meskipun kita membuat kemajuan untuk mengisolasi keuangan IS, namun jika ingin berhasil kita harus meningkatkan upaya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama di level internasional," kata Lew seperti dikutip AFP.
Negara-negara anggota diberi waktu 120 hari untuk melaporkan langkah-langkah yang akan diambil dalam menghentikan pendanaan IS.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon juga akan diminta menyiapkan laporan tentang ancaman IS dan aliran pendapatan kelompok itu dalam 45 hari.
Komite sanksi PBB yang terdiri dari 15 anggota Dewan Keamanan bisa memberi sanksi pembekuan aset, larangan bepergian, dan larangan pembelian senjata atas individu atau kelompok yang terkait dengan ekstremis IS.
Menurut lembaga konsultan IHS yang berbasis di London, IS bisa menghasilkan US$ 80 juta per bulan, namun serangan udara bertubi-tubi oleh Rusia dan koalisi pimpinan AS pada fasilitas-fasilitas minyak kelompok itu mulai mengganggu keuangan IS.
Sekitar separuh aset IS diduga didapat dengan pemerasan dan barang jarahan, 43% dari penjualan minyak dan sisanya dari penyelundupan narkoba, kata IHS.
Menteri Keuangan Prancis Michel Sapin mengatakan bahwa para pelaku serangan 13 November di Paris menggunakan jasa keuangan online untuk melakukan pembayaran secara anonim dan menghindari deteksi pengawas keuangan.
"Ini vital, bahwa informasi harus disebarkan dengan lebih baik, selengkap dan secepat mungkin. Kadang-kadang, jangka waktu beberapa jam bisa membuat perbedaan dalam mencegah terjadinya serangan," kata Sapin kepada Dewan Keamanan.
Menteri Keuangan Inggris George Osborne menginatkan perlunya jaringan yang lebih luas, untuk membidik "para trader dan calo" yang terlibat dalam penyelundupan minyak, yang sejauh ini telah menghasilkan US$ 500 juta bagi IS.
Setelah pertemuan para menteri keuangan Kamis, pada Jumat (18/12) ini Dewan Keamanan akan mengumpulkan para menteri luar negeri untuk mengesahkan resolusi terpisah berisi langkah-langkah menuju transisi politik di Suriah dan mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung hampir lima tahun.

Terkait: