Presiden Tiongkok Xi Jinping menyampaikan selamat tahun baru Imlek di Great Hall of the People di Beijing. (Xinhua/Yao Dawei)
Tiongkok - Pemerintah Tiongkok akan melonggarkan kebijakan satu anak (
one child policy) pada hari Kamis (29/10) lalu. Dengan dihapusnya kebijakan ini, maka keluarga Tiongkok hanya diperbolehkan memiliki dua anak.
Dihapusnya kebijakan satu anak dimaksudkan untuk mengatasi masalah populasi yang menua, demikian menurut komunike Sidang Partai Komunis Tiongkok.
Proposal penghapusan kebijakan ini masih harus mendapatkan persetujuan dari parlemen.
William Nee, peneliti Tiongkok dari Amnesty International, mengatakan bahwa pelonggaran kebijakan satu anak tidak cukup. Perempuan di Tiongkok masih menjadi subyek aborsi dan sterilisasi paksa.
"Pasangan yang memiliki dua anak masih bisa dipaksa untuk melakukan kontrasepsi dan aborsi. Ini adalah bentuk penyiksaan. Negara tidak punya urusan mengatur warganya harus memiliki anak berapa. Jika pemerintah Tiongkok serius menghormmati hak asasi manusia maka kebijakan ini harus dicabut sepenuhnya," kata Nee.
Kebijakan satu anak di Tiongkok pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an untukk mengatasi ledakan populasi. Keluarga di daerah perkotaan dibatasi hanya boleh memiliki satu anak dan di daerah pedesaan diperbolehkan memiliki dua anak jika anak pertamanya perempuan. Selanjutnya, kebijakan tersebut diperlonggar dengan memperbolehkan pasangan memiliki anak kedua jika pasangan tersebut adalah anak tunggal.
Kebijakan tersebut kemudian diperlongar lagi pada November, 2013 dengan mengizinkan orangtua memiliki dua anak jika salah satu dari orangtua adalah anak tunggal.