Pemerintah Inggris menawarkan pinjaman sebesar 1 miliar poundsterling atau setara dengan Rp 22 triliun kepada pemerintah Indonesia. Pinjaman tersebut untuk membiayai persiapan sejumlah proyek kerjasama pemerintah dan swasta (KPS).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan, pinjaman itu dapat membantu pemerintah untuk mengurangi hambatan dalam proyek bersama pihak swasta. Sebab, tahap studi awal dan mekanisme penggantian biayanya seringkali menjadi masalah utama dalam proyek kerjasama pemerintah-swasta.
"Kenapa sekarang ini KPS kita tidak berjalan, karena persiapannya belum matang dan sulit. Makanya Inggris membantu," katanya setelah bertemu dengn Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (23/9).
Sofyan menjelaskan, pinjaman dari pemerintah Inggris tersebut menggunakan skema kredit ekspor dengan bunga yang relatif lebih murah ketimbang bunga kredit komersial. Namun, Inggris mensyaratkan 20 persen komponen studi proyek tersebut harus berasal dari negerinya sendiri. "Local contain-nya tinggi. Jadi mengapa tidak kita ambil, apalagi saat ekonomi seperti ini," imbuhnya.
Beberapa perencanaan studi proyek kerjasama pemerintah-swasta yang akan dibiayai dari pinjaman tersebut adalah studi kelayakan, detail engineering design (DED), analisa dampak lingkungan (Amdal), hingga tingkat pengembalian investasi alias internal rate of return (IRR).
Sumber
25th September 2015
Inggris Tawarkan Utang Rp 22 Triliun untuk Proyek Kerjasama Pemerintah-Swasta
