Kalangan pengusaha mengeluhkan rendahnya koordinasi di antara para menteri di dalam pemerintahan. Ini dikhawatirkan dapat membuat paket kebijakan ekonomi tahap I yang diluncurkan pada dua pekan lalu tidak berjalan maksimal.
Ketua Umum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengatakan, lemahnya koordinasi di dalam pemerintahan ini terlihat di sejumlah kasus. Misalnya, dalam wacana pembangunan pembangkit listrik 35 giga watt (GW). Sejumlah menteri tampak tidak kompak dalam menentukan target.
“Jadi hal-hal tersebut tidak seharusnya menjadi silang pendapat dari pemerintah. Jadi koordinasinya dapat dikatakan masih lemah,” kata Hariyadi dalam jumpa pers di Hotel JS Luwansa, Senin (21/9). Persoalan ini terkait dengan keinginan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli untuk merevisi program pembangkit listrik 35 GW. Menurutnya, program itu tidak realistis dan berpotensi mengancam keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dia menilai, target realistis pengadaan listrik saat ini hanya 16,2 GW.
Sumber