Presiden Joko Widodo bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat blusukan membagikan sembako kepada warga, di Semper Barat, Jakarta Utara, Kamis (3/9/2015).
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku mengusulkan pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkan Basuki ketika melantik 327 pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, di Balai Kota, Jumat (4/9/2015).
"Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, 'Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja, Pak.' 'Untuk apa ada sekolah IPDN?' saya bilang. Kalau masuknya juga enggak jelas,
gimana tesnya, lulusnya
gimana, itu hanya pembekalan korps," kata Basuki.
Menurut dia, untuk menghasilkan pegawai negeri sipil (PNS) yang baik dan potensial, pemerintah tidak harus menggembleng ala militer di IPDN. Bahkan, dia melanjutkan, perusahaan swasta dan TNI/Polri mampu menyediakan PNS yang baik.
Ketika memilih ajudan pun, Basuki mengatakan, ia tidak akan menunjuk alumnus IPDN. Sejak menjabat sebagai Bupati Belitung Timur, Basuki lebih memilih aparat kepolisian untuk direkrut menjadi ajudannya.
"Buat apa ada sekolah gaya-gaya militer seperti itu? Swasta mampu (menghasilkan PNS baik), untuk apa menggunakan seperti itu? Mohon maaf saja nih ajudan dari IPDN yang ada di belakang saya," kata Basuki menoleh ke seorang PNS DKI alumnus IPDN yang berdiri memegang dokumen.
Kepada ratusan pejabat eselon, Basuki meminta mereka untuk menegakkan program lima tertib (5T). Tak hanya itu, ia meminta para pejabat, khususnya yang menjadi pamong, untuk tidak menjaga sesama alumnus IPDN.
"Saya tahu nih ada (oknum) yang suka korps dan
kumpul-kumpulin duit. Ya sudah, (IPDN) bubar saja deh. Saya enggak tahu pikiran beliau (Jokowi) apa, tetapi kalau menurut saya, (IPDN) enggak perlu ada," ucap pria yang biasa disapa
Ahok itu.
5th September 2015
Kepada Jokowi, Ahok Usul Pembubaran IPDN
