Bereskan Jakarta, Basuki Minta Dukungan TNI/Polri

**Gusnan**

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama usai mengikuti apel bersama di Kodam Jaya, Cawang, Jakarta Timur, 27 Juli 2015 (BeritaSatu.com/Priska Sari Pratiwi)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengikuti apel bersama di lapangan utama Kodam Jaya di Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur, Senin (27/7) pagi. Apel ini diikuti sekitar 1.400 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP. Dalam kesempatan ini hadir pula Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Agus Sutomo, Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian, dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah.
Bertindak sebagai inspektur upacara, pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan, Jakarta sebagai pusat transformasi Indonesia harus bisa menunjukkan kekompakan berbagai unsur termasuk TNI dan Polri. Ia menilai tanpa adanya dukungan TNI dan Polri secara institusi, program 5 Tertib (5T) pun tidak akan bisa berjalan.
"Harus ada kekompakan, ibarat orang selalu ikat tali, tiga kali ikatan akan jadi lebih kuat. Nah, tali ini ya tiga unsur TNI, Polri dan pemerintah daerah (pemda) itu harus kuat," ujar Ahok dalam sambutannya, Senin (27/7).
Salah satu program 5T yakni tertib lalu lintas. Menurutnya, polisi berperan aktif dalam mengatur ketertiban lalu lintas. Terlebih saat ini kerap terjadi kecelakaan karena banyak anak bawah umur yang tidak menggunakan helm bahkan melawan arus saat mengendarai motor.
Mantan Bupati Belitung Timur ini juga mengapresiasi personel TNI yang turut membersihkan sampah sebagai salah satu dukungan program tertib sampah. Menurutnya pemda bisa membantu dengan memberikan alat kebersihan dan personel bantuan untuk membersihkan sampah di ibukota.
"Sampah ini yang selalu bikin banjir, bikin mampet, TNI ikut turun bersihin. Ada juga kan kegiatan mereka bersihin Kali Ciliwung, itu kalau bisa sampai dasarnya (kali) kelihatan," katanya.
Kemudian untuk tertib hunian, lanjutnya, polisi bisa membantu mengawasi oknum yang kerap mengambil keuntungan dengan menyewakan rusun. Sementara untuk tertib Pedagang Kaki Lima (PKL), Ahok menuturkan, TNI maupun polri bisa terus mengawasi para pedagang dari pungutan liar.
"PKL ini bayar preman bisa sampai Rp 150.000 per malam. Untuk satu lapak dagang saja sudah Rp 30.000.000. Kita enggak mau lagi ada oknum-oknum seperti ini di Jakarta," ucapnya.
Pihaknya juga ingin memaksimalkan penerimaan pajak yang selama ini dianggapnya belum tepat. Bahkan ia mencurigai adanya oknum atau ormas yang turut mengambil keuntungan dari pajak hotel, cafe, maupun tempat hiburan lain yang ada di Jakarta.
"Mestinya, 10 persen dari pajak tersebut disetorkan ke pemda dengan benar," imbuhnya.
Sedangkan untuk tertib demo, Ahok meminta TNI/Polri bisa bertindak dengan tegas. Ia mengaku tak melarang warga untuk melakukan demo, namun jangan sampai aksi demo ini justru merugikan lingkungan sekitarnya.
"Ya kalau demo jangan muter-muter saja, bikin macet, bikin ekonomi rugi berapa triliun. Belum kalau ada pot-pot rusak, ini enggak bener. Polisi harus mengawasi, tidak dengan kekerasan tapi juga harus tegas," katanya.
Priska Sari Pratiwi/MUT

Terkait: