JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengaku sudah bertemu jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas rencana lembaga antirasuah itu merekrut personel berlatar belakang tentara. Menurutnya, anggota TNI masuk KPK bukan sebagai penyidik, namun ditempatkan di jajaran sekretariat jenderal dan pengawas internal.
"Sudah disiapin. Ada dari TNI AD. Satunya kami usahakan dari POM (polisi militer, red),” ujar Moeldoko di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (15/5).
Hanya saja Moeldoko masih merahasiakan identitas anak buahnya yang akan memperkuat KPK. Meski demikian petinggi TNI kelahiran Kediri, Jawa Timur itu memastikan anak buahnya yang memperkuat KPK harus meninggalkan jabatan di ketentaraan. Pasalnya, prajurit aktif tidak boleh masuk ke lembaga seperti KPK.
"Dilarang, undang-undang enggak boleh. Jadi yang masuk ke KPK adalah mereka yang saya pilih bagus. Setelah itu dia akan ajukan pensiun sebelum duduk di sana," imbuhnya.
Soal munculnya sindiran bahwa tentara telah merecoki wilayah kerja sipil, Moeldoko kembali menegaskan bahwa hal itu dilakukan karena tanggung jawab sosial prajurit TNI. Asalkan, kata dia, masuknya anggota TNI ke institusi sipil tidak ditarik ke ranah politik.
"Sepanjang TNI dibutuhkan negara untuk mengawal jalannya pembangunan nasional lewat kementerian, silakan. Tapi jangan coba-coba siapa pun yang tarik TNI ke politik, sorry, enggak bakalan. Sepanjang sosial, silakan," tandasnya
16th May 2015
Panglima TNI Sudah Siapkan Perwira untuk Perkuat KPK
