Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di Papua, Sabtu (9/5), direncanakan akan membebaskan secara khusus lima tahanan politik serta memberikan amnesti secara umum terhadap sejumlah tahanan politik lain di Papua dan Papua Barat.
Kompas/Fabio M Lopes Costa Presiden Joko Widodo memantau perkembangan Pasar Pharaa Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu (9/5).
Pengumuman akan dilakukan Presiden Jokowi dalam konferensi pers seusai meninjau Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas 2 Abepura, Jayapura, Sabtu sore.
"Ya, menurut rencana begitu," ungkap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno saat dikonfirmasi Kompas, Sabtu pagi, di Hotel Swiss Bell Papua. Namun, saat ditanya siapa saja lima tahanan politik (tapol) tersebut, Tedjo mengatakan lupa. "Wah, saya lupa, nanti dicek lagi saja," tambahnya.
Terkait apakah lima tapol yang secara khusus akan dibebaskan itu masuk kategori tokoh utama dalam aksi-aksi yang menuntut kemerdekaan Papua selama ini, Tedjo menjawab, "Kita secara bertahap, ya. Ini lima dulu dan yang lain diberi amnesti."
Menurut dia, kebijakan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membebaskan tapol merupakan langkah pemerintah untuk lebih fokus pada kesejahteraan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan jaminan kehidupan. Hal itu juga dilakukan demi keamanan dan perdamaian tanah Papua.
Wajah baru Papua
Hingga Sabtu siang ini, Presiden Jokowi belum memberikan pernyataan terkait pemberian grasi terhadap lima tapol dan amnesti terhadap para tapol. Padahal, Presiden sejak pagi sudah meninjau Pasar Pharaa di Sentani, meresmikan pembangunan awal fasilitas untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) seluas 65 hektar di kawasan olahraga Kampung Harapan Jayapura, dan meresmikan gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jayapura.
Saat memberikan sambutan dalam peletakan batu pertama pembangunan fasilitas olahraga untuk PON XX pada 2020, Presiden menyatakan, pembangunan di IPDN akan memberikan momentum baru tak hanya di bidang olahraga, tetapi juga di bidang lain dalam penilaian terhadap Papua.
Saat di IPDN, Presiden juga menyinggung bahwa kehadiran IPDN harus menampilkan wajah baru aparatur sipil pemerintah di tanah Papua. "Putra-putra Papua harus mampu menerapkan e-budgeting dan menampilkan aparatur yang profesional dan adil. Jangan justru menjadi beban di Papua," kata Presiden saat berdialog dengan siswa IPDN, Jeffry Wenda, asal Jayawijaya.
Sementara itu, menurut Masela Joseph, Pelaksana Harian Kepala LP Abepura, nama-nama narapidana yang mendapat grasi Presiden adalah Jafrai Murib dari LP Abepura, Linus Hiluga asal LP Nabire, Kimanus Wenda dari LP Nabire, Apotnagolit Enus asal LP Biak, dan Numbungga dari LP Biak.
10th May 2015
Presiden Bebaskan 5 Tahanan Politik Papua
