Jakarta - Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasi lah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Pernyataan ini dikritik, karena presiden RI dipilih oleh rakyat secara demokratis sehingga seharusnya loyal ke rakyat bukan ke partai.
"Perlu diluruskan, Jokowi adalah presiden pilihan rakyat Indonesia, bukan presiden partai. Harusnya partai merelakan presiden yang diusungnya jadi milik rakyat Indonesia," kata pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada detikcom, Jumat (10/4/2015).
Hendri menuturkan, meski diusung oleh PDIP dan KIH namun Jokowi duduk di kursi RI karena dipilih rakyat di Pilpres. Kalau rakyat tak memilih Jokowi di Pilpres, belum tentu mantan Wali Kota Solo itu jadi presiden.
"Jokowi jadi presiden karena dipilih rakyat bukan dipilih PDIP saja. Memang PDIP pengusung tapi tanpa suara rakyat mustahil Jokowi jadi presiden," katanya.
Sebagai presiden, sudah seharusnya Jokowi taat kepada konstitusi. Jokowi sendiri juga sudah menegaskan komitmen untuk taat kepada konstitusi dan amanat rakyat.
"Oleh karena itu Jokowi wajib lebih loyal kepada rakyat daripada ke parpol," pungkasnya.
Sebelumnya Mega buka-bukaan soal sikap politik PDIP sebagai pengusung Jokowi-JK di pidato pembukaan Kongres IV PDIP di Sanur, Bali, Kamis (9/4) kemarin.
"Hukum demokrasilah yang mengatur itu, bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik partai. Untuk itulah, mengapa kebijakan partai menyatu dengan kehendak rakyat, dan mengapa partai harus mengorganisir rakyat sehingga suara-suara yang tersembunyi sekalipun dapat disuarakan partai," kata Mega.
10th April 2015
Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai
