Masyarakat Bisa Menghadang Hak Angket terhadap Ahok

**Gusnan**

Ray Rangkuti

Terkait

61

Masyarakat saat ini tidak bisa lagi dihalangi untuk mendapat informasi. Setiap orang, apalagi di Jakarta, mengikuti perkembangan mengenai kisruh antara DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dalam riset yang dilakukan oleh Cyrus Network, sebanyak 54,8 persen warga mengaku mengikuti perseteruan antara DPRD dan Ahok. Berangkat dari hasil riset tersebut, pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, berpendapat akan sulit bagi DPRD menggulingkan Ahok dari tampuk kepemimpinan tertinggi di Jakarta.

Masyarakat akan membuat perlawanan berdasarkan penilaian mereka terhadap Ahok dan DPRD, jika di antara keduanya melakukan tindakan yang salah kaprah. "Pada dasarnya, akan sulit karena angket ini tidak didukung oleh rakyat," kata Ray Rangkuti kepada Kompas.com, Rabu (25/3/2015).

Seharusnya, kata Ray, DPRD DKI berangkat dari kasus yang pernah terjadi sebelumnya di DPRD Surabaya. Saat itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga akan dimakzulkan oleh DPRD Surabaya. Namun, masyarakat Surabaya bereaksi dengan beragam cara sehingga upaya pemakzulan Risma gagal.

"Waktu itu kan masyarakat Surabaya melakukan aksi ke DPRD dan tokoh-tokoh partai yang terkait. Akhirnya apa, pemakzulannya pun enggak jadi. Nah, ini juga bisa terjadi ke arah sana (Ahok)," kata Ray.

Sejauh hak angket ini dianggap sebagai usaha untuk menekan Ahok, menurut Ray, hasilnya akan sia-sia karena tidak ada niat baik DPRD untuk membuktikan kesalahan prosedural yang dilakukan oleh Ahok.

"Angket sekarang ini lebih berdimensi kepada tekanan terhadap Ahok ketimbang pada fakta-fakta yang berkembang seperti substansial," kata Ray.

Namun, Ray masih berharap ada anggota DPRD yang dapat berpikir dengan jernih terkait permasalahan hak angket ini. Dengan demikian, proses ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat, bukan bersifat politis semata.

"Ini kan seperti langkah politik saja. Kalau ada anggota DPRD berpikir rasional, nanti ada yang menggugat di antara mereka sendiri. Apakah menerima angket yang tidak didukung oleh masyarakat atau menolaknya. Tetapi, kalau ini diterima, jelas ini forum politik, bukan kepentingan publik," kata Ray

Terkait:

Menu