Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) disambut sejumlah praja saat mengunjungi sekolah IPDN Regional Sulawesi Selatan di Pallangga Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (5/3). (ANTARA/Yusran Uccang)
Wacana yang keluar dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan memberikan biaya berdemokrasi bagi partai politik sebesar Rp 1 triliun, disinyalir hanya akan membuat publik semakin membencinya. Meski berniat bagus untuk menutup korupsi politik dalam berdemokrasi, ide ini belum saatnya diterapkan atas 12 partai politik yang ada di Indonesia.
"Parpol akan semakin dibenci publik jika ini dilakukan. Meskipun sebenarnya saya mendukung Mendagri," kata Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman, kepada CNN Indonesia, saat berbincang, Senin (9/4) malam.
Menurutnya, ide Rp 1 triliun dari kas APBN setiap tahunnya untuk satu partai murni keluar dari pemikiran Mendagri yang bertujuan untuk memperbaiki parpol demi memperjelas pendanaan termasuk melakukan program sesuai fungsi parpol dalam berdemokrasi.
"Ada fungsi kadernisasi, aspirasi dan kegiatan partai politik lainnya. Dari SMS yang saya terima dari pak Mendagri itu pemikiran beliau," katanya menjelaskan.
Politisi Golkar ini mengaku, saat ini partai hanya mendapatkan bantuan APBN yang besarnya ditentukan oleh seberapa banyak perwakilan mereka yang duduk di parlemen, baik tingkat pusat maupun DPRD I dan II.
Sampai saat ini, Komisi II yang membahas soal kegiatan pemerintahan dan dalam negeri nelum melakukan pembahasan soal wacana tersebut. Namun, bisa jadi pemikiran ini ditindaklanjuti dan disahkan melalui UU.
"Jika ini dilakukan, sudah pasti perlu ada kerja ekstra, yaitu transparansi dan pencatatan keuangan partai harus jelas. Selama ini partai kan hidup dari sumbangan anggota.
Dalam Peraturan Pemerintah yang diterkam dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2009, jumlah bantuan dana partai politik dari APBN untuk partai yang berada di DPR RI sebesar Rp 21 juta per kursi atau sebesar Rp 11.550.000.000.
Di 2009, partai politik yang paling banyak mendapatkan pundi uang dari APBN adalah Partai Demokrat, sebanyak Rp 2,3 miliar setiap tahunnya dengan jumlah pemilih sekitar 22 jutaan suara dan keluar sebagai partai pemenang.
(sip)
10th March 2015
Usulan Duit Rp 1 Triliun Bikin Parpol Makin Dibenci Publik
