Komjen BG Menang di Praperadilan
Jakarta - Pasca PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan, PDIP mendorong Presiden Jokowi lekas melantiknya jadi Kapolri. Semakin didesak, posisi Jokowi semakin dilematis.
"Jokowi ini dalam posisi dilematis, kalau dilantik opini publik hancur, tidak dilantik di politik babak belur," kata Waketum PAN Dradjad Wibowo kepada detikcom, Senin (16/2/2015).
Dihadapkan pada posisi rumit seperti itu, menjadi wajar saja Presiden Jokowi menunda-nunda mengambil keputusan penyelesaian polemik KPK-Polri. Apalagi Jokowi pernah berjanji hanya akan tunduk kepada rakyat dan konstitusi.
Situasi Jokowi bak terjebak di lubang jarum. Satu sisi Jokowi harus mendengarkan suara rakyat, di sisi lain sebagai politisi dia harus menjaga 'kartunya' tetap hidup.
"Jokowi bisa menggunakan politik katapel. Tapi Jokowi harus jeli dan teliti, kalau tidak bisa kena kepala orang atau kepala sendiri," katanya.
Lalu apa yang dimaksud dengan politik katapel? Dradjad tak mau merinci tentang istilah yang diyakini Dradjad dipahami dengan baik oleh ring 1 Jokowi tersebut.
"Jadi kalau katapel itu kan harus ditarik mundur dulu, kemudian dilepaskan, setelah mundur baru akan mengalami kemajuan signifikan. Tapi dia harus memilih tokoh yang tepat untuk menjalankan misi ini," kata Dradjad.
Usut punya usut politik katapel itu artinya Jokowi harus legowo dulu citranya turun, kemudian memilih mitra yang baik untuk kembali bangkit. Dalam konteks polemik Komjen Budi Gunawan, Jokowi mungkin bisa memilih kemungkinan citranya runtuh karena melantik komjen Budi jadi Kapolri, namun kemudian melakukan manuver politik mengejutkan untuk mengembalikan citranya.
Tapi, apakah Jokowi mampu bermanuver politik di dalam belenggu parpol pendukungnya?
17th February 2015
Dilema Jokowi Tentukan Nasib Komjen Budi
