Inggris Akan Larang Merek Pada Kemasan Rokok

**Gusnan**

Peraturan larangan memasang merk rokok pada kemasan membuat angka penjualan rokok di Australia turun. (Ilustrasi/Sipa/Pixabay)
Pemerintah Inggris akan berupaya meloloskan undang-undang yang memaksa perusahaan rokok menjual produknya dengan kemasan polos tanpa merek sebelum Mei mendatang.

Langkah yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi angka anak yang merokok ini tampaknya akan mengurangi keuntungan perusahaan rokok, dan akan membuat Inggris mengikuti jejak Australia yang dua tahun lalu menerapkan hukum yang memaksa rokok dijual dengan bungkus berwarna hijau dengan gambar dampak negatif merrokok.

Penjualan rokok di Autralia turun sejak bungkus tanpa merek ini diberlakukan pada 1 Desember 2012, sehingga Inggris berniat mengikuti jejak itu meskipun Australia masih terlibat dalam perseteruan hukum dari negara lain dan pabrik rokok.

Jane Ellison, menteri muda di kementrian kesehatan Inggris, mengatakan penerapan kemasan polos ini “jawaban proporsional dan bisa dibenarkan” karena risiko kesehatan terkait dengan merokok.

“Peraturan ini akan membuat kami bisa mewujudkan prospek menciptakan satu generasi bebas merokok semakin mendekati kenyataan,” ujarnya dalam pernyataan tertulis.

Sebelumnya pemerintah Inggris mengatakan ingin melarang penulisan merek rokok tetapi akan melakukan konsultasi akhir untuk memastikan langkah ini adalah yang terbaik sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa pemerintah berniat menunda langkah ini lebih lama lagi.

Partai Buruh yang beroposisi menyambut baik langkah ini, tetapi pengkritik mengatakan pemerintah bergerak terlalu lambat setelah anggota parlemen menyetujui langkah ini setahun lalu.

Perusahaan-perusahaan rokok dengan keras menentang peraturan baru itu dengan mengatakan kotak rokok tanpa mereka melanggar hak intelektual merek itu dan akan meningkatkan pemalsuan dan penyelundupan rokok.

Penjualan rokok di Australia turun 3,4 persen pada 2013 dibandingkan 2012. Pemerintah Australia sebelumnya menutupi data penjualan rokok untuk melindungi informasi yang sensitif secara komersial ini dan belum mengumumkan angka penjualan 2014.

Lima negara penghasil rokok, Indonesia, Kuba, Republik Dominika, Honduras dan Ukraina, mengajukan tuntutan hukum atas peraturan Australia itu ke Organisasi Perdagangan Dunia, WTO.

Persidangan akan dimulai pada Mei dan keputusan tidak akan dikeluarkan sebelum 2016.

Philip Morris Asia Ltd mengadukan sistem pembungkusan rokok ini ke Pengadilan Arbitrasi Internasional berdasarkan investasi bilateral Australia dan Hong Kong.

Tahun lalu pengadilan memutuskan bahwa Australia bisa menantang hak Philip Morris menentang hukum ini atas dasar perusahaan ini hanya membeli saham di cabang Australia untuk bisa membawa kasus ini ke depan hukum.

Terkait:

Menu