ITW Kecam Kirab Budaya Saat Pelantikan Jokowi-JK

**Gusnan**

Tribunnews/Herudin

Sejumlah tokoh dan artis seperti Abdee Negara (Abdee Slank), Olga Lydia, Bimbim Slank, Wanda Hamidah, dan pendiri Museum Rekor Indonesia (Muri) Jaya Suprana yang tergabung dalam Panitia Nasional Syukuran Rakyat Jokowi-JK memberikan keterangan pers di Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2014). Panitia syukuran mengadakan beberapa acara seperti doa bersama, kirab budaya, konser salam tiga jari, dan pelepasan ribuan lampion untuk memeriahkan pelantikan Jokowi-JK pada Senin (20/10/2014) mendatang.

Indonesia Traffic Watch (ITW) mengecam rencana kegiatan kirab budaya yang akan dilakukan di sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin mulai dari Semanggi, Bunderan HI sampai Monas saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK, Senin, 20 Oktober mendatang.
Sebab kegiatan itu dinilai akan sangat menggangu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas, serta menghambat aktivitas masyarakat yang bisa berdampak pada kelancaran perekonomian nasional.
"Karenanya ITW menyerukan kepada masyarakat luas agar tidak mengikuti kegiatan yang disebut sebagai pesta rakyat pada Senin 20 Oktober 2014 mendatang itu," kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Kamis (16/10/2014).
Menurut Edison, kegiatan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan acara kenegaraan utama atau acara pelantikan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.
Ia mengatakan lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan, tentu harus didukung dengan terwujudnya Kamseltibcar lalu lintas. Dan itu merupakan tanggungjawab semua pihak.
"Sehingga masyarakat tidak perlu memberikan dukungan kepada pihak atau kelompok yang menggunakan sarana lalu lintas untuk kepentingannya tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat luas," katanya.
Edison curiga, pawai dengan pengerahan massa yang akan dilaksanakan dari kawasan Semanggi hingga Monas pada Senin 20 oktober 2014, adalah upaya cari muka semata.
"Agar mereka mendapat perhatian dari Presiden Jokowi dimana mereka mengaku sebagai relawan-relawan pendukung Presiden Jokowi," kata dia.
Edison menjelaskan, pengerahan massa dengan nama 'gerakan rakyat' untuk mendukung Jokowi, berpotensi menjadi bumerang.
"Karena kegiatan tersebut justru bisa memicu kritik terhadap pemerintahan Jokowi, akibat kemacetan yang ditimbulkan mereka yang mengaku pendukung Jokowi," ujarnya.
ITW menilai, dengan kondisi lalu lintas yang tidak pernah lepas dari kemacetan seperti saat ini, sudah membuat masyarakat stress. Apalagi kegiatan yang dilaksanakan di ruas jalan utama ini, dapat dipastikan akan sangat mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat.
Edison mengingatkan, agar kegiatan itu di evaluasi demi kepentingan masyarakat luas dan terwujudnya Kamseltibcar. Seraya mengajak kelompok atau pihak maupun elemen masyarakat luas untuk menyampaikan dukungan kepada pemerintah dengan cara melakukan kegiatan yang produktif dan bisa menjadikan suasana lebih kondisif.
Edison menilai, kegiatan pengerahan massa tersebut adalah upaya yang tidak kreatif, tetapi justru potensi menimbulkan gangguan Kamtibmas. Oleh karena itu, Polri sebaiknya tidak memberikan izin untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
�Saya menghormati kebebasan setiap orang menyampaikan aspirasinya, tetapi jangan pula mengganggu kebebasan orang lain. Nah, potensi gangguan ini adalah domain kepolisian,� kata Edison.

Terkait: