10th July 2014
|
|
Banned
|
|
Join Date: May 2014
Posts: 177
Rep Power: 0
|
|
BPK sebut besarnya gaji PNS korbankan kebutuhan masyarakat
Merdeka.com | 8 juli 2014
Quote:
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2013 kepada Dewan Perwakilan Daerah. Ini adalah tur auditor negara ketiga setelah menyerahkan hasil telaah yang sama ke Dewan Perwakilan Rakyat dan Istana Negara.
Ketua BPK Rizal Djalil mengaku menggali beberapa isu khusus bersama DPD. Karena sifat lembaga legislatif ini, maka auditor tertinggi negara menyebut ada masalah besar dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) buat kepentingan daerah. "Kita menjalankan tugas khusus ke DPD, terutama untuk isu transfer daerah, karena jumlahnya dari hari ke hari semakin besar," ujarnya di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7).
Dari pantauan BPK, peningkatan transfer daerah tidak memberi dampak pada masyarakat. Soalnya, dana APBN itu lebih banyak untuk membayar gaji PNS. "Jumlahnya lebih besar untuk pegawai bukan belanja modal," kata Djalil.
Praktik belanja birokrasi yang lebih besar dari kebutuhan lain itu sudah terbukti merugikan di Papua. Adanya dana Otonomi Khusus, menurut Djalil, tidak meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) provinsi itu yang tetap saja di level 73,29. "Papua kita tahu dana Otsus mencapai Rp 54 triliun tidak mengubah satupun IPM Papua. Artinya apa? Enggak ada pembangunan dong," cetusnya.
Dari hasil audit BPK, pada 2013 realisasi belanja negara dan transfer daerah mencapai Rp 1.650 triliun. Nominal itu melonjak 110,6 persen dari realisasi APBN 2012.
Ketua BPK berharap DPD bisa memberi saran kepada rekan-rekan di legislatif, agar merumuskan skema baru transfer daerah yang lebih sehat bagi pembangunan.
"Karena itu saya merangsang, berapa sih porsi APBN yang ideal benar-benar untuk rakyat, bukan lebih banyak untuk birokrasi," tandasnya.
|
Sumber
|
