Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (dua dari kanan) bersama anggota DPRD DKI Ahmad Husein Alaydrus (kanan) di jamuan makan siang di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Jumat (8/11/2013).� Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama khawatir jika aksi unjuk rasa buruh itu diselewengkan untuk tujuan politik. Ia menilai ada buruh yang dibayar untuk berunjuk rasa dan dipaksa untuk tidak bekerja demi menuruti pihak tertentu.
"Kita curiga saja ada politik. Buruhnya kan ada yang caleg di 2009," kata Basuki di rumah dinas Gubernur DKI, Jalan Taman Suropati 7, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2013). Basuki mengatakan, tak sedikit buruh dipaksa tidak bekerja dan mengikuti unjuk rasa. Ia mengatakan, hal itu dapat berakibat buruk bagi pekerja. Menurut dia, bukan tidak mungkin perusahaan akan memecat buruh yang terus-menerus meninggalkan pekerjaan untuk demonstrasi.
"Dipecat lama-lama dari perusahaan kalau enggak masuk terus," kata Basuki.
Basuki meminta kepada buruh untuk tidak bersikeras menuntut hal yang tidak mungkin terealisasi. Ia yakin bahwa upah minimum provinsi (UMP) 2014 yang telah ditetapkan sebesar Rp 2,441 juta tidak akan direvisi kembali oleh Gubernur DKI Joko Widodo.
Nilai UMP ditetapkan berdasarkan survei atas kebutuhan hidup layak (KHL) yang telah diputuskan oleh Dewan Pengupahan. Basuki menyebutkan, buruh seharusnya berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi DKI karena menetapkan UMP di atas KHL. Pada tahun-tahun sebelumnya, kata Basuki, UMP DKI selalu di bawah nilai KHL.
9th November 2013
Basuki Curiga Unjuk Rasa Buruh Dipolitisasi
