Peta Dukungan Hak Angket Mafia Pajak

**blueparadise**

Fraksi Partai Demokrat tegas menolak usul hak angket mafia pajak. Lobi-lobi politik untuk menggemboskan dukungan usulan itu pun dilancarkan menjelang rapat paripurna DPR, hari ini, Selasa 22 Februari.

Meski belum dapat memetakan dukungan, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum optimistis fraksinya mampu menggagalkannya usul hak angket mafia pajak tersebut. "Kami optimistis, bahwa yang berpikir jernih dan rasional lebih banyak daripada yang berpikir agak kalap," katanya.

Lobi terberat adalah menggoyahkan dukungan Fraksi Golkar, yang merupakan fraksi dengan anggota terbanyak kedua. "Kami akan memperjuangkan semaksimal mungkin. Ini kan tujuannya untuk membongkar mafia pajak," kata Ketua Fraksi Golkar, Setya Novanto, yang menyiratkan dukungan penuh terhadap usul hak angket itu.

Sekretaris Jenderal PPP, Irgan Chaerul Maghdiz, mengatakan fraksinya baru akan mengambil sikap menjelang paripurna dimulai. "PPP akan menentukan sikap final terhadap angket mafia pajak pukul
08.30 (pagi ini). Saya lihat dukungan menolak angket mafia pajak di pansus cukup besar," katanya.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan kumungkinan fraksinya menolak penggunaan hak angket. Menurutnya, usul hak angket ini berbeda dengan angket Century yang lebih jelas bentuk pelanggaran dan potensi kerugian negaranya.

Sementara Fraksi PKB minta pembahasan angket dikembalikan ke Badan Musyawarah. Ketua Fraksi PKB Marwan Ja'far mengatakan, jika pengambilan keputusan usul hak angket ini dipaksakan di paripurna, tidak akan ada mufakat.

Sekretaris Jenderal PAN Taufik Kurniawan mengatakan fraksinya mendukung opsi tidak perlu angket pajak. "Sungguhpun hak angket merupakan hak anggota terkait kasus pajak dan penerimaan negara dari perpajakan, kami lebih mendorong diusut tuntas secara hukum," katanya.

Inisiator angket mafia pajak asal PPP, Ahmad Yani, membuat hitungan. Usul hak angket bisa menang di paripurna bila Fraksi Golkar, PDIP, PKS, dan Hanura memberikan dukungan penuh. Itu berarti, 107 anggota Fraksi Golkar ditambah 94 anggota PDIP, 47 anggota PKS, dan 17 anggota Hanura. "Total terdapat 265 dukungan di atas kertas."

Jika itu terjadi, Fraksi Demokrat yang memiliki 148 anggota akan sulit menandingi gelombang dukungan terhadap usul hak angket. �Fraksi PPP yang terdiri dari 37 anggota, PAN yang terdiri dari 46 anggota, PKB yang terdiri dari 28 anggota, dan Gerindra yang terdiri dari 26 anggota, bisa saja tidak bulat menolak angket,� ujarnya.

Peneliti senior LSI, Buhanudin Mutadi, sulit memprediksi nasib hak angket ini karena lobi bisa menggoyahkan dukungan di detik-detik akhir. Namun, menurutnya, jika usul hak angket disetujui dalam rapat paripurna, akan memperbesar peluang reshuffle kabinet.

source : vivanews.com

Terkait: