18th February 2011
|
 |
Ceriwis Geek
|
|
Join Date: Nov 2010
Location: PIC#01
Posts: 19,459
Rep Power: 0
|
|
Koalisi di Setgab itu Tak Selalu Sejalan
Pertemuan Seketariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi, di Jakarta (16/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Quote:
|
TEMPO Interaktif, Jakarta - Meski bergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai Koalisi, sejumlah partai tak selalu sejalan dengan pemerintah. Bahkan mereka secara terang-terangan bertentangan dengan pemerintah. Inilah beberapa catatan yang menunjukkan mereka tak selalu sejalan.
3 Maret 2010
Sidang paripurna DPR menyalahkan penyelamatan Bank Century. Fraksi yang setuju melalui voting adalah anggota koalisi, yakni Golkar, PKS, PPP, dan PKB.
Juni 2010
Anggota DPR dari Partai Golkar mengusulkan anggaran dana aspirasi sebesar Rp 15 triliun untuk tahun anggaran 2011. Dalam rapat paripurna, tak ada fraksi anggota koalisi yang mendukung usul Golkar.
14 Desember 2010
Enam fraksi di Komisi Hukum DPR menolak deponering kasus Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Keenam fraksi itu adalah Golkar, PDIP, PPP, PKS, Hanura, dan Gerindra. Hanya tiga fraksi yang setuju deponering, yakni Demokrat, PAN, dan PKB.
23 Desember 2010
Dalam pembahasan RUU Pemilu, Golkar mengusulkan diterapkannya presidential threshold minimal 5 persen. PPP, PAN, PKB, dan PKS memilih 2,5 persen. Hanya Demokrat yang sejalan dengan Golkar.
12 Januari 2011
Syarat mengusulkan hak menyatakan pendapat, termasuk untuk memakzulkan presiden, dipermudah setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi atas Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Pemohonnya antara lain dua anggota DPR dari partai koalisi, yakni Lily Wahid (PKB) dan Bambang Soesatyo (Golkar). Gugatan diajukan setelah mereka gagal meloloskan hak menyatakan pendapat atas kasus Bank Century.
26 Januari 2011
Tujuh anggota Fraksi Demokrat mencabut usul hak angket pajak sehingga belum memenuhi syarat minimal diajukan 25 anggota.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta Presiden mengevaluasi kinerja anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Presiden, lewat juru bicaranya, Julian Aldrin Pasha, menegaskan tak akan membubarkan Satgas. Presiden baru akan mengevaluasi Satgas setelah masa kerjanya habis pada 30 Desember 2011.
16 Februari 2011
Rapat Sekretariat Gabungan memutuskan tak mendukung hak angket mafia pajak di DPR.
l SAPTO YUNUS | EVAN | PDAT
|
|
