TEMPO Interaktif, Jakarta- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengevaluasi langsung partai anggota koalisi yang tak mematuhi keputusan bersama Sekretariat Gabungan. �Menyangkut reward and punishment, ada penilaian. Yang dinilai Sekretariat Gabungan, kami kembalikan kepada Ketua apakah assessment (penilaiannya) baik atau tidak,� ujar Sekretaris Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Syarif Hasan kemarin.
Dia menjelaskan, Sekretariat hanyalah forum komunikasi antarpartai dan bukan forum resmi. Jika ada partai tertentu tidak patuh kepada keputusan, bukan sanksi yang diberikan, melainkan evaluasi langsung Ketua Sekretariat, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pernyataan Syarif menyusul keputusan rapat Sekretariat Gabungan yang menolak pengajuan angket mafia pajak oleh anggota DPR. Sekretariat menyimpulkan, pemberantasan mafia pajak telah ditangani Komisi Hukum dengan membentuk panitia kerja.
Sekretariat Gabungan terdiri atas partai-partai koalisi pendukung pemerintah, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Kendati Sekretariat menolak, beberapa anggota Dewan dari anggota koalisi, seperti Golkar dan PKS, tetap mengajukan penggunaan hak angket. Sikap beberapa anggota partai koalisi yang bertentangan ini, menurut Syarif, akan menjadi pertimbangan Presiden dalam melakukan evaluasi. "Solid atau tidak, kembali lagi ini hanya komitmen,� ujarnya.
Seusai pertemuan dengan anggota koalisi, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan pihaknya tetap mengusulkan hak angket mafia pajak. Dia beralasan pengusulan angket untuk mendukung pemerintahan yang bersih. "Sebetulnya visinya sama, caranya beda,� ujarnya, tentang keputusan partainya yang berbeda dengan Sekretariat Bersama, kemarin.
Perwakilan PKS, Eki Awal Muharram, mengatakan hasil keputusan Sekretariat Bersama yang menolak hak angket akan dibawa ke rapat fraksi. �Perkembangan di DPR masih panjang. Anggota DPR belum ada yang tarik tanda tangan usulan, kecuali Demokrat.�
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa menyatakan melakukan berbagai upaya untuk menghadang hak angket. �Kami khawatir ada upaya mengaburkan substansi melalui angket,� ujarnya. Dia mencurigai, pengajuan hak angket hanya untuk tawar-menawar kepentingan politik. "Itu mengaburkan substansi.�
MUNAWWAROH | AMIRULLAH
17th February 2011
Anggota Koalisi yang Tak Patuhi Setgab Akan Dievaluasi
