25th January 2011
|
 |
Ceriwis Geek
|
|
Join Date: Nov 2010
Location: PIC#01
Posts: 19,459
Rep Power: 0
|
|
Pemerintah Tak Usik Kepemilikan Tanah Sultan dan Paku Alam
Sri Sultan Hamengku Buwono X. TEMPO/Arif Wibowo
Quote:
TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memastikan tak akan mengutak-atik keistimewaan kepemilikan tanah Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paduka Paku Alam IX, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) .
"Nggak ada hubungannya itu (kepemilikan tanah-red), ini kan amanat undang-undang saja," kata Gamawan di kantornya, Jakarta, Senin 24 Januari 2011. Menurut dia, soal kepemilikan tanah sudah masuk dalam enam poin keistimewaan di RUUK DIY. Soal keistimewaan tanah ini tercantum dalam Pasal 26, antara lain:
1. Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pertanahan dan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Kasultanan dan Pakualaman ditetapkan sebagai Badan Hukum.
2. Sebagai Badan Hukum, Kasultanan mempunyai hak milik atas Sultanaat Grond.
3. Sebagai Badan Hukum, Pakualaman mempunyai hak milik atas Pakualamanaat Grond.
4. Sebagai Badan Hukum, Kasultanan dan Pakualaman merupakan subyek hukum yang berwenang mengelola dan memanfaatkan Sultanaat Grond dan Pakualamanaat Gronddengan sebesar-besarnya ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
5) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.
6) Tata guna, pemanfaatan, dan pengelolaan Sultanaat Grond dan Pakualamanaat Grond serta penataan ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diatur lebih lanjut dengan Perdais
Menurut Gamawan, karena soal keistimewaan tanah Sultan dan Pakualam telah diatur, hal itu tidak akan menjadi perdebatan yang 'ramai' antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat nantinya.
Gamawan memprediksi, poin yang bakal memancing perdebatan adalah mengenai cara pemilihan kepala daerah atau Gubernur DIY berikutnya. "Ini kan ada satu materi saja, apakah Sultan dipilih otomatis, itulah yang jadi diskusi kita. Ada yang menyatakan ditunjuk otomatis, ada yang menyatakan dipilih," kata dia.
Pemerintah sejauh ini sudah memilih opsi pemilihan, jika Sultan masih menginginkan menjadi gubernur. "Tapi itu pun dengan macam-macam pengecualian. Kalau Sultan sendiri, satu pasang saja yang tercalon, dan masyarakat Yogya menghendaki beliau satu-satunya, ya ditetapkan saja oleh DPRD setelah dia mencalonkan, itu konsep kita," kata Gamawan. "Tapi ini kan masih akan dibahas oleh DPR lagi." |
|
