7th January 2011
|
 |
Member Aktif
|
|
Join Date: Nov 2010
Posts: 201
Rep Power: 0
|
|
Istana Akui Sistem Hukum Tak Beres
sxc.hu
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto mengatakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang berhubungan dengan Gayus Halomoan P. Tambunan menunjukkan adanya kesalahan dalam sistem penegakan hukum.
"Saya tak mau mengatakan ada kebobrokan, sistem kita ada yang tak beres. Oleh karena itu, mesti diperbaiki," katanya di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Itu sebabnya, Satgas melakukan penelitian mendalam mengapa kasus-kasus serupa kembali terjadi.
Gayus, terdakwa perkara pajak, beberapa kali pelesir ke luar negeri antara April dan November 2010. Padahal saat itu ia berstatus tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dititipkan di rumah tahanan Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok. Kementerian Hukum dan HAM serta kepolisian menyatakan Gayus pergi ke Makau, Cina; Kuala Lumpur, Malaysia; serta Singapura pada September hingga Oktober 2010. Pada awal November, ia kepergok di Bali.
Soal pelesir ke Bali, Gayus membenarkan. Kepala Rutan Markas Komando Brimob Kelapa Dua dan tiga anak buahnya juga mengaku menerima sogokan dan sudah dijadikan tersangka dalam kasus pelesiran ini. Namun, soal jalan-jalan ke luar negeri, sejauh ini Gayus tak membenarkannya, tapi juga tak membantah.
Polisi menyatakan buku paspor atas nama Sony Laksono, yang dipakai Gayus ke luar negeri, merupakan paspor asli tapi datanya palsu. "Gayus dan pembuatnya akan dijerat pasal pemalsuan dokumen," kata wakil juru bicara Polri, Brigadir Jenderal I Ketut Untung Yoga Ana.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menyatakan nomor paspor Sony mencatut nomor orang lain. Ia mengaku belum tahu modus operandinya, namun berkeras paspor �aspal� itu dibikin di luar kantor Imigrasi. �Oleh siapa, kami tak tahu,� katanya kemarin.
Patrialis menyatakan kasus ini tak membuat Imigrasi perlu dibenahi. "Sistem sudah baik. Persoalannya, ada oknum," ujarnya. "Oknum-oknum ini bagian dari sistem mafia."
Dalam kaitan dengan kasus ini dan skandal joki narapidana, Senin mendatang Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mengundang Patrialis dan bekas menteri hukum dalam rapat kerja internal. "Agar menteri yang sekarang tak jadi tumbal,� kata anggota Komisi Hukum dari PDI Perjuangan, Gayus Lumbuun.
|
Dan Melon Untuk Thread yang Informatif 
