3rd January 2011
|
 |
Ceriwis Lover
|
|
Join Date: Dec 2010
Location: TM#77
Posts: 1,503
Rep Power: 264
|
|
Pertamina Siap Jual Dua Jenis Harga Premium
TEMPO Interaktif, Jakarta -PT Pertamina (Persero) mengaku tidak masalah menyiapkan dua jenis harga premium, bersubsidi dan nonsubsidi, di stasiun pengisian pengisian bahan bakar umumnya.
"Prinsipnya bisa saja dilakukan, tapi harus sesuai dengan regulasi pemerintah," ujar juru bicara Pertamina Mochammad Harun ketika dihubungi Tempo, Senin (3/1).
Ia mengatakan, pemakaian dua harga pada produk bersubsidi telah diterapkan pada solar. Ada solar bersubsidi dan solar nonsubsidi untuk industri. Pelaksanaannya mengikuti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang harga jual BBM dalam negeri.
Meski demikian, Harun mengakui pelaksanaan dua jenis harga dalam satu produk BBM lebih mudah diterapkan untuk solar ketimbang premium. Penjualan solar nonsubsidi hanya khusus kalangan industri. Sementara premium bisa diakses masyarakat luas melalui stasiun pengisian BBM Pertamina.
"Harus ada mekanisme yang jelas bagaimana membedakan siapa yang berhak mendapatkan premium subsidi dan tidak," katanya.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai penerapan dua jenis harga hanya akan menambah masalah baru. "Akan ada pasar gelap premium akibat distorsi harga," katanya.
Kenaikan harga minyak mentah yang sekarang berada di level U$ 91 per barel, menurut Pri Agung, harus bisa diterima oleh masyarakat. Sebagai negara net importir minyak, kenaikan harganya pasti akan berdampak pada masyarakat dan perekonomian.
Kalau harga minyak terus naik, pemerintah tidak ada pilihan selain menaikkan harga BBM. Ia menghitung, kenaikan sekitar Rp 500 per liter untuk BBM bersubsidi, premium dan solar, cukup menjaga alokasi subsidi Rp 95,9 triliun (APBN 2011), jika harga minyak bertahan di atas US$ 100 per barel.
Supaya anggaran tetap terjaga, pemerintah sebaiknya mengubah mekanisme subsidi. "Subsidi langsung diberikan kepada masyarakat tidak mampu," ujar Pri Agung. Pekerjaan ini, menurut dia, tidak perlu dari nol karena data masyarakat miskin bisa diakses dari program beras miskin, kredit usaha rakyat, program nasional pemberdayaan masyarakat, atau sensus penduduk.
|
