19th December 2010
|
 |
Ceriwis Lover
|
|
Join Date: Nov 2010
Location: KPK|Venue|GGS
Posts: 1,617
Rep Power: 370
|
|
◄◄ Dapat Remunerasi, Polisi Harus Bersih ►►
JAKARTA -- Kucuran uang dari negara untuk remunerasi aparat Polri disambut kritik dan harapan para aktivis. Mereka berharap Korps Bhayangkara bisa benar-benar profesional dan bersih. "Selama ini, citra polisi masih identik dengan pungli (pungutan liar) dan jalur belakang. Kita menunggu, setelah remunerasi cair, apa bisa benar-benar bersih?" ujar Koordinator Kontras Haris Azhar kepada Jawa Pos kemarin (18/12).
Dia menuturkan, selama ini Kontras melakukan riset terhadap kinerja kepolisian. "Kami menemukan fakta bahwa reserse dan polisi lalu lintas (polantas) masih dikeluhkan publik," katanya.
Dia lantas mencontohkan, pada 2009, anggaran penyelidikan dan penyidikan Polri hanya Rp 500 miliar di antara total anggaran yang diterima sekitar Rp 24,8 triliun. Jika dibagi secara proporsional, anggaran penyelidikan dan penyidikan itu sekitar Rp 4 juta untuk kasus kecil dan Rp 20 juta untuk kasus besar.
"Jumlah sebesar itu memang tidak sebanding. Namun, juga tidak boleh melegalkan cara-cara jalur belakang seperti membebankan biaya perkara pada pelapor atau tersangka," tutur Haris. Alumnus magister University of Essex, Inggris, itu berharap remunerasi yang cair pada Januari 2011 bisa memberikan suntikan bagi polisi di level pangkat bawah. "Mereka bisa fokus menjalankan tugas tanpa harus berpikir mencari kerja sambilan seperti jadi tukang ojek atau sekuriti," tegasnya.
Pemerintah telah memutuskan akan memberikan remunerasi kepada polisi berdasar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian RI. Berdasar peraturan itu, tunjangan kinerja pegawai kepolisian dibagi dalam beberapa kelas berdasar kepangkatan.
Kelas jabatan tertinggi dalam tubuh kepolisian adalah kelas jabatan 18. Tentu tunjangan kinerjanya pun tertinggi, yakni Rp 21,3 juta. Sementara itu, kelas jabatan 17 akan memperoleh tunjangan kinerja Rp 16,2 juta. Tunjangan kinerja terendah akan didapat kelas jabatan 2, yakni Rp 553 ribu.
Di tempat terpisah, pengajar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Bambang Widodo Umar mengungkapkan, pemberian remunerasi harus diikuti transparansi dan pengawasan. "Remunerasi tanpa pengawasan tidak cukup. Saat ini, pengawasan cukup lemah," tegasnya.
Dia menyinggung beberapa kasus dugaan korupsi yang melibatkan polisi. Ketika disidik secara internal (oleh sesama polisi), hasilnya selalu bersifat subjektif dan tidak pernah selesai. "Kita punya Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) sebagai lembaga pengawas eksternal. (Lembaga) itu harus difungsikan sebagai pengawas yang juga diberi wewenang untuk menyidik," katanya. (rdl/c5/dwi)
SUMBER
|
klo berkenan ditunggu kiriman melonnya 
