19th December 2010
|
 |
Member Aktif
|
|
Join Date: Nov 2010
Posts: 194
Rep Power: 0
|
|
���Pemerintah Pertimbangkan Konversi Premium ke BBG���
Quote:
Konversi dari premium ke Bahan Bakar Gas (BBG) sedang dikaji pemerintah. Pasalnya secara ekonomis BBG lebih murah dan kompetitif digunakan bagi masyarakat daripada harus membeli BBM nonsubsidi. Namun perihal konversi dari premium ke BBG ini sepertinya masih belum menjadi pilihan pemerintah, paling tidak dalam waktu dekat.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di kantornya Jakarta, Jumat (17/12) malam.
"Memang BBG termasuk prioritas mengalihkan penggunaan dari BBM. Namun banyak hal yang harus disiapkan untuk kebijakan ini. Harus ada jaminan dulu," kata Hatta.
Hatta menjelaskan, ada empat hal pokok yang menjadi perhatian pemerintah terhadap wacana konversi dari BBM premium ke BBG. Pertama, pengalihan konsumsi masyarakat ke BBG jangan sampai membuat terciptanya disparitas harga antara Pertamina dan produsen BBG. Kedua, pemerintah harus memastikan terlebih dahulu para pengusaha SPBU mampu mengalihkan unit usaha mereka untuk menjual BBG.
"Khususnya pada infrastruktur BBG itu sendiri. Harus benar-benar dipastikan tersedia dan siap. Jadi tidak terjadi antrian yang panjang di SPBG. Pengembangan infrastruktur SPBG-SPBG ini harus standart," kata Hatta.
Perhatian ketiga pemerintah terhadap wacana ini adalah kemampuan dari kondisi kendaraan masyarakat. Karena tidak semua kendaraan, memiliki kemampuan penggunaan BBG. Sedangkan faktor keempat adalah kesiapan infrastruktur ketersediaan pasokan gas oleh pemerintah.
"Pemerintah harus siap dulu membenahi di seluruh sektor itu. Karena konsentrasi nantinya tidak hanya untuk transportasi umum, tapi bisa pada semuanya. Sekarang semuanya biarkan dulu berjalan beriringan (BBG dan BBM non subsidi)," kata Hatta.
Sebenarnya, kata Hatta, saat ini sudah ada kendaraan yang beralih pada BBG. Namun jumlahnya masih sedikit sehingga belum mendatangkan keuntungan bagi pengusaha SPBU. Namun demikian, penggunaan BBG katanya tetap bisa menjadi pilihan masyarakat, kalau memang siap. “Itu yang sedang kita pikirkan, dia (SPBG) kan harus dapat yield yang cukup ideal, yang cukup, dia kan investasi. Mungkin nantinya ketemu diharga berapa itu yang dibicarakan,” tegasnya.
Namun, lanjut Hatta, masalahnya lagi, kalau kendaraan pakai BBG maka dia harus punya konverter kit yang harganya Rp9 juta per unit. Mengenai kapan akan mulai diberlakukan, Hatta mengaku belum bisa dipastikan. “Kita ga tau, nanti saya kasih tau, karena kita ingin ketersedian gas juga cukup,” tukasnya.
Terkait dengan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, Hatta menjelaskan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan payung hukum instrumen pelaksanaan kebijakan tersebut. Ia menargetkan, awal Januari 2011, draft peraturan presiden terkait pembatasan BBM ini akan selesai. Hatta juga mengataan, untuk mematangkan pembatasan BBM tersebut, pemerintah membentuk beberapa kelompok kerja (pokja).
Kelompok kerja tersebut yakni, Pokja Operasional dengan penanggungjawab Pertamina, Pokja pengawasan menjadi tanggungjawab BPH Migas bekerjasama dengan kepolisian. Pokja Sosialisasi yang dikomandani Kementerian ESDM dan Bappenas, termasuk BPS dan kementerian sektoral.
Saat dimintakan konfirmasi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana mengatakan, pihaknya bertanggung jawab terkait aspek sosial ekonomi setelah adanya pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. "Tugas kita terkait aspek sosial ekonomi. Ini baru akan kita siapkan pekan depan dengan instansi terkait lainnya," katanya.
Ia menyebutkan, yang mungkin akan terpengaruh dengan pembatasan BBM bersubsidi antara lain adalah nelayan, angkutan umum, industri kecil.
"Kita akan membahas dengan instansi terkait, karena mereka adalah kelompok yang memang berhak mendapatkan BBM bersubsidi," tandas Armida.
|
|
BBG jadi dipertanyakan...
keamanannya gimana???? bahaya ledakannya...
