17th December 2010
|
 |
Member Aktif
|
|
Join Date: Nov 2010
Posts: 208
Rep Power: 0
|
|
���Pemerintah Bantah Paksa AS Untuk Cabut Larangan Pelatihan Kopassus���
Anwar Khumaini - detikNews
Quote:
Pemerintah membantah menekan AS untuk mencabut larangan pelatihan Kopassus. Menurut pemerintah, Indonesia dan AS dalam posisi sejajar, dan tidak ada paksaan dalam pencabutan larangan itu.
"Dalam treatment yang ditandatangani, kita dan Amerika sejajar. Kita tidak maksa mereka," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro sebelum rapat kabinet di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (17/12/2010).
Ketika ditanya apakah Indonesia meminta AS untuk melanjutkan kerja sama terkait Kopassus sebelum Presiden AS Barack Obama datang, Purnomo membenarkannya.
"Memang, kan sudah diumumkan oleh Menteri Pertahanan AS Robert Gates beberapa bulan sebelum Obama datang, bahwa sekarang sudah tidak ada masalah," katanya.
Wikileaks menyatakan Indonesia telah gencar melakukan lobi-lobi agar pemerintah AS mencabut larangan pelatihan Kopassus. Upaya itu banyak didukung Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Jakarta.
Dalam kabel diplomatik Kedubes AS pada April 2007 disebutkan, hubungan militer Australia dengan Kopassus merupakan alasan untuk mencabut larangan pelatihan Kopassus. "Mitra-mitra Australia kita mendorong kami untuk melanjutkan pelatihan untuk Kopassus," demikian bunyi kabel tersebut.
Namun berbagai kabel lainnya juga merinci keprihatinan AS untuk melanjutkan kerjasama dengan Kopassus. Dalam kabel Oktober 2007, Kedubes AS menyampaikan pada Washington bahwa Indonesia tidak mengadili pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu secara konsisten.
Tahun lalu, atau sekitar enam bulan sebelum AS mencabut larangan pelatihan Kopassus, seorang pejabat senior AS, Bill Burns mengatakan, keterlibatan dengan Kopassus tetap merupakan isu yang rumit dan kompleks. Terlebih lagi karena masih banyak pihak di Washington, termasuk di Kongres AS yang punya keprihatinan serius soal akuntabilitas atas tindakan-tindakan Kopassus di masa lalu.
Pemerintah AS memberlakukan larangan pelatihan Kopassus sejak tahun 1999 lalu. Larangan itu diberlakukan terkait buruknya catatan HAM Kopassus. Kopassus dianggap bertanggung jawab atas kasus-kasus pembunuhan dan penyiksaan warga sipil selama konflik di Aceh dan Timor Timur.
|
|
