|
|
| Post Reply |
| Tweet | Thread Tools |
|
#1
17th December 2010
|
||||
|
||||
PDIP Tolak Draf "Kompromi" Keistimewaan DIY
 Jum'at, 17 Desember 2010 - 10:59 wib Sri Sultan Hamengkubuwono X berbaur bersama warga Yogya (Foto: Koran SI) JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menegaskan fraksinya tetap menolak klausul pemilihan gubernur yang diusulkan dalam draf RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Klausul penempatan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai gubernur utama/wakil gubernur utama disebut sama dengan konsep pararadya. "Mestinya sampai hari ini tidak berubah, seperti yang dikehendaki selama ini. Kalau ada (partai lain) yang balik kanan kita lihat saja," kata Ganjar kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/12/2010). Ganjar menjawab itu ketika ditanya wartawan mengenai sikap PDIP atas draf RUUK DIY yang baru diterima DPR kemarin. Menurutnya, pemerintah tetap bersikeras untuk menggeser tradisi penetapan Sultan sebagai gubernur dengan cara melakukan pemilihan lewat DPRD. "Esensinya tidak berubah, ini hanya permainan kata-kata," tegas Ganjar. Dia berpendapat, RUUK DIY juga dimaksudkan untuk menguji coba pemilihan gubernur melalui DPRD seperti yang diusulkan pemerintah dalam RUU Pilkada. "Yang menarik tidak ada pemilihan langsung di rakyat tapi DPRD. Pemerintah ngetes apakah gubernur (di provinsi lain) bisa dipilih DPRD," ujarnya. Sementara mengenai pembahasan draf RUUK DIY, Ganjar yang juga wakil ketua Komisi II DPR ini menyebut pembahasan baru dimulai pertengahan Januari 2011 usai masa reses. "Kami merencanakan membuat timetable, kita sowan kepada Sultan dan Paku Alam termasuk masyarakat DIY agar posisi pemerintah yang seperti itu mendapat tanggapan," jelas dia. Ganjar berharap selama masa reses, anggota Komisi II bisa mendalami substansi draf termasuk membuka ruang masukan dari publik. Sumber : regards, dikzzz |
|
#2
17th December 2010
|
||||
|
||||
|
Si SBY ada-ada aja.
 |
| Sponsored Links | |
| Space available | |
| Post Reply |
|
|
