Perubahan Pasca-Reformasi Membingungkan

[bakwanmalang]

[/quote]

[quote]





Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam berpendapat banyak perubahan yang signifikan bahkan drastis terhadap sistem ketatanegaraan dan manajemen pemerintahan yang terjadi pada era reformasi yang sudah berjalan 14 tahun (1998-2012).



Namun perubahan itu, menurutnya, semakin menunjukkan adanya kebingungan pada pemimpin negeri ini dan menular ke masyarakatnya.



"Perubahan itu terburu-buru, tidak terencana bahkan tidak terkendali. Yang menonjol kini adalah kebingungan baik pada pemimpin maupun masyarakatnya," tandas Asvi ketika menjadi memberikan pendapat dalam diskusi publik memperingati Ultah Petisi 50 ke-32 bertajuk Apakah Reformasi Kelanjutan dari Orde Baru di Jakarta, Jumat (18/5/2012).



Asvi mencontohkan, dalam sistem demokrasi dimana pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung dilakukan dalam masa yang bersamaan sehingga terkesan terburu-buru.



Menurut dia, untuk menjalankan kebijakan selanjutnya, seharusnya pemerintah melihat pelaksanaan kebijakan sebelumnya sehingga bisa dilihat tingkat keberhasilannya dan efektivitas pelaksanannya.



"Seharusnya sebuah kebijakan dijalankan dulu satu dua periode, dinilai, kalau dianggap berhasil baru dikembangkan pada level yang lebih rendah atau tinggi," ujarnya.



Perubahan yang tidak terencana, menurutnya, terkait perubahan pada posisi gubernur bupati atau walikota yang berpasangan di mana pada posisi orde baru jabatan ini dipegang oleh satu orang.



Sehingga pembiayaan pemerintahan saat ini bertambah besar karena terdapat ratusan pasangan kepala daerah yang harus dipernuhi gaji dan fasilitas-fasilitasnya.



"Perubahan tak terkendali, misalnya, pemekaran wilayah, tahun 1999 ada sekitar 250an kabupaten atau kota dan berkembang menjadi 491 dan akan terus bertambah. Dampaknya, ini akan memudahkan pihak asing untuk mendapatkan izin dari kepala daerah untuk menguasai usaha pertambangan di daerah-daerah, tidak perlu lagi izin pemerintah pusat," katanya.



Masih kata Asvi, pemilihan sistem pemerintahan yang presidensial namun juga sekaligus menganut multipartai pun tidak cocok diberlakukan di Indonesia. Akibatnya presiden sangat tergantung kepada para partai di parlemen dan program pemerintah pun dipengaruhi dan disesuaikan dengan kepentingan partai.



"Jika tetap pada sistem presidensial maka perlu dilakukan penyederhanaan partai, sistem ini cocok dengan dua partai, sehingga ambang batas parlemen 3,5 persen perlu ditingkatkan. Bila jumlah partai di parlemen masih banyak, seharusnya jumlah fraksi dicabeinsi, misalnya hanya tiga fraksi," pungkasnya.



sumber