Baru Dua Menteri Yang Bekerja Sesuai Harapan Jokowi

**Gusnan**

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

lemahnya pemerintahan Presiden Jokowi sementara ini disebabkan beberapa hal.

Di antaranya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu belum memiliki pengalaman yang memadai dalam memimpin pada tingkatan nasional.
"Jokowi memang populer karena kesederhanaannya, kejujurannya dan kelugasannya. Kendati hal itu merupakan modal yang bagus, namun belum terasa cukup manakala dia harus mengambil suatu sikap kenegarawanan yang kuat," katanya.

Hal itu terlihat pada pengangkatan sebagian besar para menterinya, yang sampai hari ini belum memberikan kontribusi sebagaimana yang diharapkan.

Indikasi-indikasi yang menunjukkan belum terbuktinya kemampuan, kapabilitas manajerial sejumlah menteri untuk memberikan kontribusi sebagaimana diharapkan Presiden Jokowi, menjadikan sebagian besar kementerian yang mereka pimpin, belum terdengar gaungnya, sebagaimana diharapkan Presiden Jokowi.

"Ini memang tidak terlepas dari minimnya konsep dan pengalaman sejumlah nama yang ditunjuk sebagai menteri," ujar Prof Suko.

Kondisi tersebut berbeda dengan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, yang dinilainya cukup berhasil dibanding menteri-menteri lainnya.

Masih menurut Prof Suko Wijono, di antara mereka yang belum tampak menonjol namun baru akan terbaca cukup bagus juga ada kendati sampai kini masih harus berbenah diri guna merealisasikan program-program kerjanya.

Kementerian di era pemerintahan Presiden Jokowi dalam kurun waktu yang relatif singkat dewasa ini justru yang terlihat menonjol adalah kiprah Menteri Kelautan Susi dan Jaksa Agung RI H Muhammad Prasetyo.

Sedang yang lainnya kurang greget dan terkesan datar-datar saja jika tidak boleh dikatakan belum menorehkan prestasi yang menonjol.

"Jika Presiden Jokowi memilih orang yang benar-benar baru sebagai pembantu-pembantunya, ini memang resikonya. Paling tidak mereka butuh waktu penyesuaian yang cukup untuk membenahi dan memberikan kiat-kiat di kementerian yang ia pimpin dan kemudian hasil kinerjanya bisa dirasakan manfaatkan bagi masyarakat luas. Ini yang membuat kesan lamban dan adem ayem kinerja sejumlah menterinya Presiden Jokowi," ujar Prof Suko.

Prof Suko mengakui, bahwa pengalaman memimpin kementerian bagi mereka yang belum pernah menjabat sebagai menteri dengan jam terbang yang cukup memadai, membuat program kerja Presiden Jokowi tidak bisa langsung star, kendati jauh-jauh hari sebelumnya sudah membentuk ’lembaga penghubung’ di akhir era pemerintahan Presiden SBY.

Prof Suko Wijono berharap, mereka harus melakukan terobosan-terobosan jitu agar apa yang digagas Presiden Jokowi sebagaimana disosialisasikan melalui kampanye Pilpres terdahulu, segera tergambar dan terealisasi di mata masyarakat luas.

"Jangan ada kesan, para menteri itu tidak bisa menerjemahkan maksud dan tujuan dari program-program yang sudah dibeberkan Presiden Jokowi ke publik," tandas dia.

Pada bagian lain, Presiden Jokowi yang bukan berasal dari internal partai politik yang kuat, praktis juga tidak memiliki partai pendukung yang loyal.

Namun sebaliknya Jokowi justru dengan mudah digoyang jika tidak boleh disebutkan dijadikan bulan-bulanan oleh partai politik, baik itu partai politik pendukungnya pada waktu nyapres maupun partai-partai politik yang saat itu menjadi lawan politiknya.

Nyali

Pasca keberhasilannya meraih dukungan publik menjadi Presiden RI, Jokowi terasa tidak memiliki nyali untuk menolak tekanan atau intervensi mereka yang berjasa pada waktu Pilpres, walaupun dengan cara menyeleksi beberapa ketua umum partai politik pendukungnya diminggirkan dengan cara melibatkan ’penilaian raport’ dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Prof Suko, sebenarnya, jika Presiden Jokowi tepat dalam memilih menteri-menteri yang mumpuni di bidang ekonomi, maka jika di kementerian ini menunjukkan keberhasilan, maka praktis akan mengatrol kelemahan prestasi di kementerian-kementerian lainnya.

"Presiden Jokowi harus segera membenahi perekonomian negeri ini, agar nilai tukar rupiah menguat, harga sembako terjangkau serta layanan publik meningkat lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Ini yang harus menjadi fokus kerja Presiden Jokowi yang harus dijalankan menteri-menteri terkait. Jika ini berhasil, maka kementerian lainnya akan dengan relatif cepat ikut menyesuaikannya," tandas Prof Suko.

Terkait: