FPPP: Mekanisme Tugas Kedewanan Mendorong Anggota DPR Bolos Paripurna
Sekjen PPP Romahurmuziy.
Jakarta - Tingkat kehadiran anggota DPR dalam sidang paripurna dinilai masih rendah. Masih banyak anggota yang membolos ketimbang yang rajin hadir. Menurut Sekjen PPP M Romahurmuziy, tingginya tingkat ketidakhadiran anggota karena mekanisme di DPR memungkinkan hal itu terjadi.
"Ketidakhadiran itu karena mekansime di DPR yang memungkinkan demikian. Jadi karena mekanisme tugas-tugas kedewanan di DPR memungkinkan itu terjadi, yaitu koinsidensi atau bertabrakan jadwal antara alat kelengkapan," ujar Romi , Rabu (15/5/2013).
Dia mencontohkan soal dirinya yang pernah beberapa kali tidak menghadiri sidang paripurna karena bertepatan dengan tugas kedewanan yang lain, seperti memimpin kunker komisi, hearing terkait pembahasan RUU, ataupun tugas kunjungan dewan lainnya. Menurutnya, semestinya BK DPR juga menjelaskan juga kepada publik tentang kondisi mekanisme tugas kedewanan di DPR sehingga tidak hanya disuguhkan kesimpulan absensi kehadiran.
"BK sebaiknya juga memberi penjelasan sebab-sebab ketidakhadiran karena apa, juga dalam rangka tugas kedewanan apa. Apakah dia bolos, atau karena tugas kedewanan yang lain," jelas ketua Komisi IV DPR ini.
Romi juga mengatakan jika tidak ada perubahan dalam mekanisme tugas kedewanan di DPR, kondisi yang sama tidak akan berubah meski anggota dewan berganti. Apalagi menurutnya, dalam masa sidang saat ini yang hanya dua bulan, sementara anggota DPR dituntut menyelesaikan 4 RUU yang masuk dalam prolegnas, fenomena anggota dewan membolos tidak akan berubah.
"Karena larangan itu tidak ada. Jika ingin kehadiran Paripurna maksimal, laranglah anggota dewan melakukan tugas-tugas kedewanan yang lain saat paripurna," pungkasnya.
15th May 2013
FPPP: Mekanisme Tugas Kedewanan Mendorong Anggota DPR Bolos Paripurna
