14th January 2011
|
 |
Ceriwis Pro
|
|
Join Date: Jul 2010
Location: TM#45|PIC#043|
Posts: 2,510
Rep Power: 40
|
|
KPUD Tetap Gelar Pleno Esok Meski Terjadi Penolakan
Quote:
TASIKMALAYA--MICOM: Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Kabupaten Tasikmalaya, tetap menggelar rapat pleno rekapitulasi perolehan suara, Sabtu (15/1) meskipun kelompok masyarakat yang meminta rapat pleno ditunda.
"KPU tetap melakukan pleno sesuai aturan tahapan Pilkada yang sudah ditentukan sesuai aturan," kata ketua KPUD Kabupaten Tasikmalaya, Deden Nurul Hidayat dalam acara udensi bersama kelompok masyarakat yang meminta ditunda rapat pleno di markas Polres Tasikmalaya, Jumat (14/1).
Kelompok masyarakat yang minta pleno ditunda tersebut tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pemersatu Bangsa (KMPB) dan Pemuda Panca Marga (PPM).
Segala tuntutan dari kelompok masyarakat itu merupakan hak, namun KPU tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan, jika terdapat data pelanggaran seharusnya pihak Panwas yang melakukan pengusutan, kata kata Deden.
"Silahkan itu dibawa ke Panwas yang berhak mengusut pelanggaran tersebut, tetapi jangan sampai gara-gara itu, tahapan Pilkada tehambat," kata katanya.
Sementara itu, anggota koalisi KMPB dan PPM, Januar mengatakan tindakan yang dilakukan pihaknya merupakan upaya kepedulian masyarakat Kabupaten Tasikmalaya terhadap pelaksanaan Pilkada.
Pihaknya, kata Januar tidak ada keterlibatan atau dorongan dari pasangan calon manapun yang memperoleh suara kecil atau kalah banyak suara dalam Pilkada, melainkan sebagai pembelajaran politik kepada masyarakat agar jalannya Pilkada harus bersih dari tindakan kecurangan.
"Kami ingin sampaikan semua temuan kami sebagai bahan pembelajaran politik bagi semua pihak, terutama para penyelenggara Pemilukada," katanya.
Pertemuan tersebut disaksikan perwakilan Polres Tasikmalaya, Kabag Ops Kompol Samsa, dan Kasat Reskrim AKP Iman Imanudin, namun dalam acara tersebut tidak dihadiri ketua atau perwakilan dari Panwas Kabupaten Tasikmalaya.
Dalam pertemuan tersebut, membahas berbagai persoalan kecurangan pelaksanaan Pilkada hingga memenangkan salah satu pasangan calon tertentu, serta permasalahan banyaknya surat suara yang tersisa.
Selain itu, membahas rangkaian pelaksanaan Pilkada yang dinilai cacat, serta adanya penggiringan PNS untuk memilih pasangan calon, termasuk temuan dugaan politik uang yang dilakukan salah satu pasangan calon.
|
link sumber
|
