Indonesia Bisa Bantu Islah Korsel Vs Korut

**Gusnan**

ILUSTRASI

Sebagai negara satu rum*pun, reunifikasi Korea Selatan (Korsel) dan Korea Utara (Korut) adalah isu dan cita-cita besar sejak berakhirnya Perang Korea yang berlangsung pada 1950-1953. Namun, isu pe*langgaran Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu hambatan. Hal itu disampaikan Duta Besar (Dubes) Korsel un*tuk INnonesia Choi Tai-young.

"Kami satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Sebagai negara yang pernah bersatu, Korea Selatan bisa merasakaan pen*deritaan yang dialami warga Korea Utara, terutama masalah kelaparan," jelas Choi dalam diskusi North Korea Human Rights: U.S Policy and the International Responses di Pusat Kebudayaan AS, @amer*ica Jakarta, Rabu, (25/2).

"Bukan hanya pelanggaran HAM yang membuat proses reunifikasi sulit terwujud, tapi juga karena beberapa orang di Korea Selatan mengang*gap upaya reunifikasi adalah hal yang menakutkan. Itu terjadi karena reunifikasi dianggap akan mengancam keamanan negara dan pribadi," lanjutnya.

Namun demikian, Dubes Choi menegaskan, bukan be*rarti reunifikasi hal yang mus*tahil dilakukan. Dia mengaku optimistis reunifikasi bisa di*jalankan dengan inisiatif kedua belah pihak.

Utusan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk masalah HAM Robert King melontarkan kritik pada Korut. Dia menyebut, negara itu terbukti melakukan pelang*garan HAM berat terhadap war*ganya sendiri.

King mengungkapkan, Korut mendirikan kamp tahanan yang digunakan untuk menyiksa warganya. Keberadaan kamp itu terbongkar akibat penyelidi*kan yang dilakukan tim inde*penden internasional, termasuk AS, dengan berbagai cara.

"Kami berhasil mengkon*firmasi keberadaan kamp itu berdasarkan keterangan bekas tahanan dan citra satelit Google," beber King.

Menurutnya, Korut melarang penyelidik mengunjungi kamp tahanan ini. Dia menjelaskan, terungkapnya kamp tahanan itu berdasarkan keterangan dari orang yang sudah pernah ditahan di sana. "Beberapa dari mereka sudah dibebaskan, sementara lainnya melarikan diri," sambungnya.

King meminta Korut mengakui dan menutup tempat tersebut. Hal ini diyakini dapat menjadi salah satu langkah tepat demi mewujudkan masa depan lebih baik bagi negara itu.

"Mereka harus mengakui pelanggaran HAM dan meng*hapus keberadaan serta menu*tup kamp tahanan. Itu meru*pakan arah yang penting dan tepat. Saya harap mereka melakukannya," imbuhnya.

Di tempat yang sama, pelapor khusus PBBtentang Korut Marzuki Darusman menye*but, Indonesia memiliki potensi memperbaiki kondisi negara yang dipimpin Kim Jong-un itu.

"Indonesia punya hubungan bilateral yang baik dengan Korea Utara," sebut Marzuki.

Meski yakin kondisi negara itu bisa berubah, Marzuki menyatakan, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM Korut.

"Menurut pengadilan inter*nasional, Korea Utara sudah melakukan pidana kemanu*siaan. Dan yang bertanggung*jawab adalah pemimpin tertinggi," ujarnya. ***

Terkait: