|
Post Reply |
Tweet | Thread Tools |
#1
|
||||
|
||||
![]()
Quote:
TEMPO Interaktif, Bandung - Ketua Komisi Yudisial, Erman Suparman, meminta hakim tak melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut kesejahteraannya. "Saya menilai tidak elok saja, sebaiknya jangan," katanya usai memberikan orasi ilmiah pengukuhannya sebagai Guru Besar Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran di Bandung, Kamis (21/4). Menurutnya, masih ada cara lain bagi hakim jika berniat memperjuangkan kesejahteraannya. "Lagi pula hakim punya organisasi, punya atasan, kenapa tidak disalurkan saja aspirasi itu ke atasan, sebaiknya begitu," kata Erman. Rencana aksi unjuk rasa para hakim itu mengemuka di laman jejaring Facebook. Andi Nurvita, seorang hakim asal Yogyakarta, menghimpun dukungan lewat grup di laman jejaring sosial tersebut. Belum ada kepastian kapan aksi itu akan digelar. Mahkamah Agung berniat memanggil Andi untuk menanyakan rencana itu. Soal rencana pemanggilan itu oleh Mahkamah Agung, Erman mengatakan itu kewenangan lembaga itu. "Saya tidak intervensi tentang itu, monggo silakan, kewenangan beliau sepenuhnya," kata Erman. Mengenai kesejahteraan hakim, Erman mengaku sempat menyampaikan itu pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara pada 13 April lalu. "Saya katakan semua penegak hukum sebaiknya renumerasinya dibayar (penuh), tidak hanya hakim," katanya. Erman mengatakan renumerasi bagi semua penegak hukum, yakni polisi, jaksa, dan hakim sebagai bagian dari reformasi birokrasi baru dibayar 70 persennya. Itu pun, katanya, masih tersendat. "Tolong dipenuhi 100 persen," katanya. Presiden, katanya, setuju soal itu. Soal minimnya kesejahteraan yang berimbas pada kualitas pekerjaan hakim, Erman mengaku, tidak melihat hubungannya. "Pada dasarnya, bukan persoalan kesejahteraan, itu sebetulnya hanya dugaan saja," katanya. AHMAD FIKRI |
#2
|
||||
|
||||
![]()
Quote:
TEMPO Interaktif, Bandung - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD tak setuju hakim berunjuk rasa. "Saya kira kalau hakim demo untuk urusan kesejahteraan, saya kira kurang tepat," kata dia di Bandung, Kamis (21/4). Mahfud menilai, dari sudut pandang etika birokrasi dan etika profesi hakim, demonstrasi tidak tepat dilakukan. "Mosok demo," kata dia. Mahfud mengaku sebagai orang yang tak setuju solusi memperbaiki kesejahteraan untuk mendongkrak kualitas. "Pendekatannya jangan gaji," kata dia. "Kalau pendekatannya gaji, jangan hanya hakim, tapi semua (profesi)." Dia khawatir, semua profesi yang berhubungan dengan pelayanan publik, akan beralasan gaji kecil sebagai kambing hitam. Dia khawatir dokter juga akan berbuat yang sama. Akibatnya bisa membahayakan pasien. "Dosen juga begitu, kalau gajinya kecil nanti pendidikan gak mutu, guru begitu, polisi begitu," katanya. Soal remunerasi, Mahfud tak mempersoalkan. "Remunerasi, ya silahkan, sudah ada aturannya," kata dia. AHMAD FIKRI |
Sponsored Links | |
Space available |
Post Reply |
Thread Tools | |
|