15th January 2011
|
 |
Member Aktif
|
|
Join Date: Jun 2010
Posts: 214
Rep Power: 0
|
|
Bukti Demokrat tak serius selesaikan kasus gayus
NASIONAL - HUKUM
Selasa, 11 Januari 2011 , 18:13:00
Polri Takut Hadapi Tokoh Kuat
Kasus Gayus Dinilai Berdampak Sistemik
JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman menyebutkan sejumlah kesulitan besar yang dihadapi pihak kepolisian dalam mengungkap kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Halomoan Tambunan. Adanya sejumlah kesulitan besar itu, kata Benny, dia dapatkan dari Kapolri yang saat itu dijabat oleh Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD). Polri mengalami kesulitan lantaran terkait dengan tokoh politik dan ekonomi yang cukup kuat.
"Kata Kapolri, polisi kesulitan menuntaskan kasus Gayus karena berdampak sistemik. Artinya, melibatkan sejumlah pihak yang memiliki kekuatan politik dan kekuatan ekonomi," kata Benny di gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (11/1).
Semua yang disampaikan BHD, lanjut Benny, menggambarkan betapa sulit dan rumitnya kasus Gayus itu jika dibuka tuntas. Kasus ini, kata Benny, bisa berdampak sistemik baik ke depannya dan ke belakang. "Bisa secara horisontal atau melibatkan sejumlah kalangan. Jadi, bukan soal berani atau tidak berani mengungkapkan kasus itu," jelasnya.
Lebih lanjut, Benny juga mengemukakan kendala Kepolisian dari sisi undang-undang. "Undang-Undang Perpajakan tidak memberi peluang kepada Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan ke dalam institusi perpajakan. Kepolisian tidak bisa masuk ke dalam, karena ruang yang menjadi otoritas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan berlaku mutlak," ucapnya. Menurut politisi dari Partai Demokrat itu, mendesak Kepolisian untuk melakukan pengusutan kasus Gayus lebih dalam, itu sama dengan meminta institusi Kepolisian untuk menabrak undang-undang, imbuhnya.
Sekarang, lanjutnya, yang harus didorong adalah Ditjen Pajak untuk melakukan pengusutan dan membongkar mafia pajak. Sebab mafia pajak itu bukan semata-mata masalah hukum. "Mafia pajak adalah masalah permainan dalam manajemen perpajakan. Masalah tersebut di luar batas otoritas institusi Kepolisian. Oleh sebab itu membongkar mafia pajak ini tidak bisa hanya dibebankan kepada institusi Kepolisian," ujar politisi asal NTT itu. (fas/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2011/01/11/...mpak-Sistemik-
|
