TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi sepakat jika ambang batas parlemen (parlementary threshold) naik untuk menyederhanakan partai dalam pemilu tahun 2014 mendatang. Namun besaran angkanya diminta tidak terlalu tinggi. Persentase parlementary threshold kalau terlalu tinggi menurut dia sebaiknya ditolak, seperti persentase 5-7,5 persen yang diminta Golkar, karena itu dinilai menguntungkan partai besar saja. "Kisarannya sekitar 3,5 persen, paling banyak 4 persen,"ujarnya di gedung DPR, Rabu 6 April 2011.

Menurut Burhanuddin, banyak alasan mengapa pemerintah dan partai politik ingin menaikkan ambang batas parlemen ini. Alasan utama tentu saja menyederhanakan partai yang banyak tumbuh dan terus berkembang di Indonesia saat ini. Lagipula berdasarkan beberapa survei yang dilakukan termasuk oleh lembaganya, menunjukkan sebagian besar masyarakat menginginkan penyederhanaan partai.

"Sekitar 65-70 persen orang menginkan partai kita sederhana. Karena kalau jumlah terlalu banyak sampai daerah, tapi spektrum ideologinya juga tidak jauh berbeda, buat apa banyak partai,"ujarnya.

Untuk itu, parlementary threshold 3,5 persen dianggap menjadi angka yang ideal untuk pemilu 2014 nanti untuk menjaring dan menyederhanakan partai politik tanpa meninggalkan asas demokrasi. Jika perhitungan ambang batas mencapai 5 persen saja, angka ini tak hanya memberangus partai kecil tapi juga partai menengah.

Sayangnya, kata dia, meskipun semangat penyederhanaan partai secara nasional ini terbilang bagus, konsekuensinya memang pada partai-partai kecil yang secara otomatis akan tereliminasi. Partai kecil akan dihadapkan pada realitas mereka harus memilih jalan yang paling masuk akal untuk bisa menyampaikan aspirasi mereka.

"Proses penyederhanaan semacam ini memicu partai yang kecil suaranya akan berfusi atau merger dengan partai yang ideologisnya dekat. Ini proses penyederhanaan kepartaian yang cocok dengan sistem presidensial,"ujarnya.

MUNAWWAROH