TEMPO Interaktif, Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Senin (21/2) mendatang. Pemanggilan ini dilakukan atas permintaan dua tersangka kasus cek pelawat pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia, beberapa tahun lalu.

Menurut Ketua Departemen Bidang Hukum PDI Perjuangan, Gayus Lumbuun, Senin nanti hanya tim kuasa hukum DPP PDI Perjuangan yang akan datang menemui KPK. Sebab, kata dia, tidak semua permintaan tersangka dapat dipenuhi. "Apalagi jika rentan menjadi isu politik sehubungan dengan posisinya sebagai ketua umum," katanya dalam pesan pendek yang disampaikan kepada Tempo, Jumat (18/2).

Wakil Ketua KPK, Haryono Umar mengatakan pemanggilan Megawati itu bukan atas kemauan KPK melainkan atas permintaan Max Moein dan Poltak Sitorus, anggota PDI Perjuangan asal PDI Perjuangan yang jadi tersangka kasus cek pelawat ini. "Kita penuhi karena kita wajib perhatikan," ujar Wakil Ketua KPK, Haryono Umar.

Max Moein dan Poltak Sitorus, anggota PDI Perjuangan asal PDI Perjuangan, melalui kuasa hukumnya meminta KPK menghadirkan saksi ahli, saksi fakta termasuk Megawati. Megawati, menurut kedua tersangka itu, dianggap dapat mengungkap aliran cek pelawat yang mereka terima terkait itu.

Namun menurut Gayus pemanggilan Megawati itu tidak relevan. "Tidak ada relevansinya dengan beliau (Megawati) karena hal tersebut terjadi di DPR," katanya.

Apa yang terjadi di DPR, menurut Gayus, tidak memiliki keterkaitan dengan pimpinan DPP PDI Perjuangan. Kasus cek pelawat menjadi kompetensi pimpinan Fraksi.

AQIDA SWAMURTI | RIRIN A