TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, Abubakar Al-Habsyi, menyayangkan terfokusnya Kepolisian RI pada kasus mafia pajak Gayus Tambunan, telah mengalihkan Polri dari berbagai masalah lainnya.

"Seakan isu-isu lain tidak ada," kata Abubakar dalam rapat kerja jajaran Polri dengan Komisi Hukum di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin malam, 24 Januari 2011. Rapat ini digelar sejak Senin pagi tadi.

Abubakar mencontohkan permasalahan SARA di Deli Serdang pada 30 Oktober 2010, masih banyaknya potensi gangguan ketertiban masyarakat di daerah dan masih banyaknya isu perlindungan terhadap kerukunan umat beragama, juga harus tetap menjadi perhatian Polri.

Polri, lanjutnya, juga harus menindaklanjuti temuan BPK tentang penyelewengan dana SAMSAT sebesar Rp 29 miliar di tahun 2009, juga 211 rekening liar perwira tinggi. "Harus diselidiki adanya kerugian negara," katanya.

Abubakar juga menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono salah karena lebih memilih mendukung Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang sebenarnya lembaga ad-hoc. "Seharusnya Polri yang perlu diback-up, diberi energi yang kuat untuk mengambil keputusan, bukan Satgas," kata Abubakar.

Dalam rapat kerja pertama Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo dengan Komisi Hukum DPR ini, para anggota komisi juga melihat perlunya pembinaan karir dan pendidikan aparat polisi terkait perpajakan, bea cukai dan imigrasi, mengingat banyaknya kasus-kasus tersebut.